REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengakui, subsidi energi yang dilakukan dengan basis komoditas cenderung mengalami inclusion error. Banyak orang yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi justru menikmatinya. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi agar lebih tepat sasaran.
Salah satu komoditas yang kerap mengalami permasalahan adalah subsidi LPG tiga kilogram. Febrio menjelaskan, sebanyak 40 persen orang termiskin hanya menikmati 34,6 persen dari budget subsidi. Tapi, 40 persen terkaya malah menikmati sampai 40 persen dari total anggaran untuk subsidi.
"Nah ini adalah contoh tidak tepat sasaran dan ini bagi kita ya pemborosan," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Ruang Rapat Banggar DPR, Kamis (25/6).
Situasi serupa juga terjadi pada subsidi energi lain. Dalam kurva Lorenz yang dipaparkan Febrio, terlihat bahwa performa subsidi solar jauh dari garis diagonal yang menjadi patokan ideal. Semakin jauh dari garis tersebut performa suatu subsidi semakin jelek mengenai ketidaktepatan sasaran.
Dari beberapa jenis subsidi, Febrio menyebutkan, subsidi solar menunjukkan performa paling buruk. Subsidi minyak tanah pun tidak baik dalam tepat sasaran. "Yang lain relatif oke adalah subsidi LPG, tapi itupun di bawah garis diagonal yang artinya tidak tepat sasaran," ujarnya.
Di sisi lain, Febrio menyebutkan, subsidi berbasis orang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun bantuan pangan relatif jauh lebih tepat sasaran. Tingkat kesalahan inklusi mereka relatif lebih rendah dibandingkan subsidi komoditas karena memang dilakukan by name by address.
Reformasi yang dimaksud Febrio adalah mentransformasikan subsidi energi dari basis komoditas menjadi basis orang atau individu. Nantinya, subsidi energi juga akan diintegrasikan dengan bantuan sosial lain dalam bentuk kartu.
"Semoga kita bisa reformasi tahun ke tahun, semakin ke depan, semakin efisien dan tepat sasaran," ucapnya.
Febrio mengakui, tantangan terbesar untuk menerapkan subsidi basis orang adalah data. Saat ini, pemerintah sudah melakukan pembaharuan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data untuk pemberian bantuan sosial.
Tapi, data ini memang belum sempurna mengingat dinamika kondisi sosial masyarakat di lapangan. Terjadi mobilitas vertikal, di mana masyarakat yang tadinya tidak miskin, masuk ke jurang kemiskinan yang kemudian kembali tidak miskin. "Ini menjadi kelemahan data yang kita punya," kata Febrio.
Dengan kondisi tersebut, Febrio memastikan, pelaksanaan transformasi akan dilakukan secara berhati-hati dan bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika