REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyatakan telah mendapatkan penugasan secara lisan dari Presiden Joko Widodo untuk kembali menyalurkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan, setiap KPM direncanakan mendapatkan bantuan sebanyak 15 kilogram beras per bulan sehingga setidaknya 150 ribu ton beras Bulog dibutuhkan. Namun, menurut Buwas, Bulog diminta menyiapkan 450 ribu ton untuk kebutuhan tiga bulan.
"Bahkan, kita siap 900 ribu ton (untuk enam bulan) karena kemungkinan kita akan dapat tugas lagi berikutnya," kata Buwas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/6).
Ia menegaskan, Bulog memiliki kesiapan untuk menyalurkan beras sebanyak itu. Pasalnya, ketersediaan stok beras di jaga di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Saat ini total pasokan beras yang tersimpan di gudang mencapai 1,4 juta ton di seluruh Indonesia.
Namun, pihaknya belum dapat memastikan kapan penyaluran bansos beras itu akan dimulai. Pasalnya, penugasan belum diberikan secara resmi meski telah dibahas dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Tinggal menunggu surat dari Menteri Sosial karena bansos ini adalah program Kemensos. Insya Allah dalam waktu dekat. Saya berharap bahkan minggu depan sudah bisa disalurkan. Lebih cepat lebih baik," katanya.
Pihaknya optimistis penyaluran beras ke 10 juta KPM akan berjalan dengan baik jika dilakukan langsung oleh Bulog. Pasalnya, Buwas menuturkan, hal itu sudah terbukti dari kelancaran penyaluran bansos beras di Jabodetabek untuk 3,25 juta warga yang terdampak Covid-19 sebesar 25 kilogram per keluarga.
Dari sisi proses pengadaan beras, Buwas menuturkan bahwa Bulog masih terus menyerap gabah kering panen dari petani meskipun masa panen raya telah berlalu. Pada September-November 2020, penyerapan gabah diprediksi kembali masif seiring dengan musim panen raya kedua.
"Kita akan serap gabah sebanyak mungkin karena itu untuk cadangan beras kita. Kita berusaha mengutamakan produksi beras dalam negeri. Kalau toh harus impor, harus disesuaikan dengan kebutuhan saja," katanya.
Meski demikian, Bulog optimistis produksi beras dalam negeri akan mencukupi hingga akhir tahun nanti sehingga impor tidak diperlukan. Adapun dari segi kualitas beras Bulog, pihaknya memastikan beras yang diberikan kepada KPM merupakan beras berkualitas dan bebas kutu.
"Kita semua ada di lapangan mengawasi. Kemarin di Jabodetabek ketika ada masalah kualitas beras, kita langsung cek dan tangani dan kita ganti," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika