REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) menyatakan akan segera melakukan investigasi langsung terhadap perhitungan tagihan pelanggan PLN. Banyak pelanggan yang merasa dirugikan dengan adanya lonjakan tagihan listrik secara signifikan.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan, dirinya sedang meminta data kepada PLN terkait pengaduan pelanggan yang tagihanya melonjak. Ia menyatakan akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan secara langsung.
“E-mail (pengaduan) masuk lebih dari 400. Kami sedang minta data dari PLN, sesuai dengan e-mail dan pelanggan yang masuk. Kami sampling, tidak semua kami cek,” kata Purbaya, Jumat (19/6).
Investigasi, menurut Purbaya, juga direncanakan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memeriksa sistem PLN dan memastikan keamanan maupun konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN. Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang membuat pengaduan dan menjadi sampel.
Untuk menjamin transparansi dan memenuhi harapan masyarakat, Kemenko Marves akan sampling 50 (lebih 10 persen) dari total (aduan) pengadu. Rekening pelanggan itu akan dilihat catatannya 12 bulan ke belakang.
Menurut Purbaya, Kemenko Marves bisa melakukan investigasi lanjutan jika ditemukan hal aneh dalam proses perhitungan tagihan berbasis laporan yang dimiliki PLN berdasarkan dari kontraktor yang melakukan pencatatan meteran di lapangan. “Nanti pada akhirnya akan ke arah sana (investigasi kontraktor pencatat meteran) kalau ada data yang aneh menurut kami,” kata Purbaya.
Purbaya mengatakan, hingga kini belum ada informasi resmi yang masuk terkait kesalahan dalam pencatatan meteran. Untuk itu, tim Kemenko Marves perlu terjun langsung guna mengklarifikasi berbagai keluhan dan informasi yang beredar di masyarakat. “Justru proses (pengecekan) ini untuk klarifikasi. Kami tidak antisipasi. Tapi, kalau ada keganjilan, kami akan periksa lebih jauh,” ujar Purbaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika