REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat mempercepat pembayaran stimulus sebesar 30 miliar dolar AS kepada sebagian besar penyedia layanan kesehatan yang menagih Medicare tahun lalu. Pemerintah mengatakan ini dilakukan untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
Namun, menurut sejumlah pengacara, ini menyebabkan uang pembayar pajak mengalir ke beberapa perusahaan dan orang-orang yang sedang menghadapi investigasi penipuan sipil atau kriminal. Ini memicu kemarahan di antara beberapa anggota kongres Demokrat.
Anggota peringkat Komite Keuangan Senat, Senator Ron Wyden menyampaikan contoh seperti ini memperbesar konsekuensi upaya Gedung Putih untuk membatasi transparansi dan pengawasan ketat. "Saya sangat frustrasi dengan cara pemerintahan Trump mendistribusikan dana ini," katanya kepada Reuters, Sabtu (2/5).
Juru bicara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi, Henry Connelly menambahkan tindakan itu sangat mengkhawatirkan. "Melihat pemerintahan Trump memberikan uang pajak berharga kepada entitas yang tidak bermoral," katanya.
Sementara, begitu banyak rumah sakit dan pekerja perawatan kesehatan di garis depan pertempuran melawan corona sangat membutuhkan sumber daya. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, yang mengirim pembayaran, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka mengirim dana ke semua penyedia medis yang mengajukan tagihan pada 2019 ke Medicare.
Ini adalah program asuransi kesehatan federal untuk orang lanjut usia dan difabel. Mereka menolak untuk menanggapi kritik dari kantor Wyden dan Pelosi dan tidak menanggapi pertanyaan spesifik dari Reuters tentang pembayaran.
Juru bicara Kantor HHS Inspektur Jenderal, Katherine Harris mengatakan kantornya mengawasi program tersebut. Namun ia menolak berkomentar tentang distribusi dana khusus.
"Meskipun kami tidak dapat mengomentari secara khusus tentang pekerjaan apa pun selain dari yang telah diumumkan kepada publik, saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami secara rutin melakukan tinjauan administrasi program departemen, termasuk distribusi dana," kata Harris.
Reuters tidak dapat secara independen menentukan porsi pembayaran stimulus yang diberikan kepada entitas dan individu yang terlibat dalam tindakan sipil dan pidana dengan Medicare. Dalam email ke penerima dana yang dilihat oleh Reuters, HHS meminta provider untuk menandatangani pengesahan panjang yang menyatakan mereka telah atau akan merawat pasien yang menderita Covid-19.
Jika penyedia tidak merespons dalam 30 hari, HHS mengatakan akan menganggap mereka telah menerima syarat dan ketentuan pemerintah. Dikatakan dalam sebuah pernyataan, pihaknya memiliki mekanisme untuk memulihkan dana dan mengatasi aktivitas penipuan.
Dana tersebut berasal dari UU CARES senilai 2,3 triliun dolar AS yang disahkan oleh Kongres untuk memitigasi korban ekonomi pandemi. Di AS, Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 64 ribu orang Amerika meninggal dan membuat sedikitnya 30 juta orang kehilangan pekerjaan.
Tidak seperti bagian dari paket kebijakan bantuan usaha kecil yang mengharuskan perusahaan untuk mengajukan permohonan, beberapa pendanaan perawatan kesehatan diprakarsai oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Dana ini tiba-tiba muncul sebagai kejutan di rekening bank banyak penyedia layanan kesehatan.
Reuters mewawancarai enam pengacara pembela dan lainnya yang mewakili lebih dari selusin penyedia layanan kesehatan yang menghadapi penyelidikan sipil atau kriminal yang menerima uang, termasuk seorang dokter obat sakit yang baru-baru ini menyelesaikan kasus klaim palsu sipil, dan seorang operator fasilitas hidup berbantuan yang berencana untuk mengaku bersalah atas penipuan kesehatan.
"Tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan," kata Seorang pengacara yang mewakili dokter obat pereda nyeri dan operator fasilitas tempat tinggal, Joel Hirschhorn
Pengacara yang berbicara dengan Reuters menolak untuk mengidentifikasi klien spesifik mereka, mengutip aturan kerahasiaan. Setoran dana yang mengejutkan telah membuat pengacara berebut untuk memperingatkan klien agar siap mengembalikan uang.
"Tidak ada yang namanya rejeki nomplok dari pemerintah," kata Mantan jaksa yang sekarang bermitra dengan firma hukum Holland & Knight, Sam J Louis. Firma hukumnya telah mengeluarkan peringatan kepada klien tentang potensi tanggung jawab hukum dalam mengambil dana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
