REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aktivitas produksi dan distribusi pangan nasional tetap berjalan normal di tengah pandemi Covid-19. Meskipun ada kebijakan tanggap darurat Covid-19 dan beberapa daerah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Wapres meminta produksi dan distribusi pangan tidak terganggu.
"Aktivitas produksi dan distribusi pangan agar dapat tetap berjalan normal di tengah kebijakan tanggap darurat dan PSBB," ujar Maruf melalui akun instagram resminya kyai Maruf Amin, Selasa (28/4) malam.
Maruf menekankan pentingnya manajemen pengelolaan bahan pokok untuk memastikan ketersediaan bahan pangan. Ini, kata Maruf, sebagai upaya mengantisipasi potensi kelangkaan pangan yang diprediksi organisasi pangan dunia (FAO) terjadi akibat pandemi Covid-19.
"Manajemen pengelolaan bahan pokok menjadi penting dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pangan yang diprediksi oleh organisasi pangan dunia (FAO)," ujar Maruf.
Karena itu, dalam rapat terbatas melalui teleconference, Selasa (28/4), Presiden Joko Widodo telah meminta untuk memperhitungkan ketersediaan stok bahan pokok. Untuk itu, distribusi bahan pokok dari daerah satu ke daerah lain, harus menjadi perhatian .
Sebab manajemen distribusi yang baik diperlukan, setelah memastikan produksi berjalan normal.
"Agar daerah-daerah yang memiliki surplus terhadap komoditas tertentu dapat mendistribusikan komoditas tersebut ke daerah yang membutuhkan," ujarnya.
Kemarin, Presiden Jokowi menekankan, agar manajemen pengelolaan beras di dalam negeri ditingkatkan guna menghadapi ancaman krisis pangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian dunia (FAO) imbas dari pandemi Covid-19.
Karena itu, ia menginstruksikan agar ketersediaan beras betul-betul dihitung secara akurat. “Sekali lagi kalkulasi secara detil, hitung betul secara detil mengenai ketersediaan stok , tentu saja dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di bulog,” katanya.
Presiden pun juga meminta agar Bulog tetap membeli gabah milik petani dengan harga yang layak dan fleksibilitas yang memadai. Selain itu, Jokowi juga meminta agar dilakukan antisipasi stok beras nasional menghadapi kemungkinan kemarau panjang di 2020 meskipun prediksi dari BMKG tak menyebutkan adanya cuaca yang ekstrem.