REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor pangan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi di tengah pandemi virus corona baru. Ketersediaan stok menjadi hal krusial untuk bisa dijamin oleh Pemerintah, sehingga keberadaan Dewan Ketahanan Pangan mesti dioptimalkan.
Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Lukmanul Hakim, mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah untuk mengkoordinasikan ketersediaan dan distribusi pangan agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau.
"Kami mengusulkan Dewan Ketahanan Pangan yang memimpin pengelolaan pangan nasional di tengah bencana nasional ini dengan menjadi off-taker produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta berperan aktif dalam pendistribusian sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan, dan melibatkan BUMN, BUMD, swasta dan pihak terkait lainnya," kata Lukmanul dalam pernyataan resminya, Selasa (28/4).
Ia menyampaikan, sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Dewan Ketahanan Pangan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin gubernur, bupati, dan walikota.
“Dewan Ketahanan Pangan sangat powerful sangat efektif untuk mengatasi permasalahan pangan,” katanya menambahkan.
Menurutnya, realita di lapangan saat ini, sebagian produk pertanian tidak terserap oleh pasar karena tidak beroperasinya industri hotel, restoran dan kafe (horeka) serta ditutupnya mal-mal dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Adapun produk pertanian yang terdampak antara lain subsektor tanaman pangan seperti beras dan jagung, serta sayuran yang masuk dalam subsektor hortikultura. Pada komoditas beras, ia menyampaikan tengah terjadi kenaikan harga di pasar dengan kisaran Rp 11 ribu - 12 ribu per kilogram (kg) untuk kelas medium. Selain karena permintaan tinggi, ini akibat penurunan produksi pada pada kuartal pertama ini.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada periode Januari – April 2020 diproyeksikan seluas 3,8 juta hektare, dengan hasil Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 19,95 juta ton atau setara produksi beras 11,43 juta ton.
Sementara, konsumsi beras nasional pada periode sama mencapai 9,97 juta ton. Masih terdapat surplus beras 1,46 juta ton, namun surplus itu hanya sepertiga dari surplus beras periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,07 juta ton.
Adapun pada komoditas jagung mengalami persoalan yang berbeda. Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia, Maxyedul Sola mengungkapkan, panen jagung saat ini baru 5-10 persen. Namun, harga jagung tertekan di bawah harga pokok produksi (HPP) jagung yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.150 di tingkat petani.
“Produksi jagung diproyeksikan sekitar 4 juta ton. Namun saat ini hasil panen belum terserap," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
