REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat sebanyak 80.717 merchant di Pulau Dewata telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
"Dengan jumlah merchant yang mencapai 80.717 itu, mayoritas berada di Kota Denpasar," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat menjadi pembicara utama dalam Web Seminar bertajuk Cegah Covid-19 dengan Transaksi Non-Tunai, di Denpasar, Jumat (24/4).
Web seminar itu tidak saja diikuti oleh jajaran Bank Indonesia dan media, namun juga ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, pihaknya menginginkan agar penggunaan QRIS sebagai salah satu bentuk transaksi pembayaran non-tunai itu bisa lebih masif.
Kalau sebelumnya QRIS lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Denpasar, Trisno menginginkan hal yang sama juga terjadi kabupaten lainnya di luar Denpasar. "Kalau melihat data merchant yang lebih dari 80 ribu itu sejatinya sudah meningkat sekitar 200 persen dibandingkan dengan data Januari. Tidak hanya di Denpasar, kami ingin hal yang sama juga bisa berkembang di Kabupaten Bangli, Buleleng dan sebagainya," ucapnya.
Bali, menurut Trisno, sangat mungkin untuk mengembangkan elektronifikasinya karena hampir tidak ada daerah yang masuk kategori blank spot. "Oleh karena itu, kami ingin meng-QRIS-kan Bali karena sesungguhnya penggunaan QRIS mudah sekali. Ke depan sosialisasi juga akan kami terus dorong menyasar kalangan mahasiswa, para pedagang di pasar-pasar tradisional, pengusaha muda, bahkan untuk parkir pun juga kami dorong dapat menggunakan ini," ujarnya.
Di sisi lain, di tengah pandemi Covid-19, pihaknya juga mendorong pemerintah agar dalam menyalurkan sejumlah bantuan menggunakan non-tunai.
Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Agus Sistyo Widjajati mengatakan transaksi tunai untuk penukaran uang di musim Lebaran tahun ini juga diprediksi mengalami penurunan dari yang biasanya mencapai Rp 4 triliun lebih. "Tetapi dengan pandemi Covid-19, uang yang beredar di masyarakat kami prediksi menurun menjadi Rp 3 triliun. Ini dampak yang paling dirasakan, dengan adanya kebijakan stay at home ini," ucapnya.
Secara umum, kata Agus, transaksi tunai di masyarakat memang mengalami penurunan karena sejumlah kegiatan usaha melakukan penutupan sementara dan adanya pembatasan kunjungan. "Dengan kondisi pendapatan masyarakat yang menurun seperti ini otomatis permintaan barang dan jasa juga turun," ucapnya.
Turut pula sebagai pembicara dalam web seminar tersebut yakni I Gusti Agung Rai Wirajaya (Anggota Komisi XI DPR RI) dan Sayu Ketut Sutrisna Dewi (dosen Universitas Udayana, pembina wirausaha), serta acara dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Agoes Ganesha Rahyuda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika