REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Piter Abdullah mengatakan tekanan ekonomi yang dihadapi saat pandemi corona berbeda dengan apa yang dialami Indonesia saat krisis 1998. Piter menilai tekanan ekonomi saat pandemi terasa sangat besar, terlebih pandemi corona masih terus terjadi hingga saat ini.
"Berbeda dengan krisis 1998, konglomerasi yang hancur-hancuran, PHK banyak, saat itu perekonomian kita jatuh, yang menjadi penyangga UMKM," ujar Piter saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (20/4).
Kondisi ini berbeda dengan sekarang. Dosen Perbanas itu menyebut para pelaku UMKM dan kelompok bawah justru menjadi yang paling awal terkena imbas pandemi corona dibandingkan pelaku usaha kelas atas.
"(Pelaku usaha) atas juga kena tapi belum seburuk yang di bawah. UMKM saat ini tidak bisa menyangga karena terkena, contoh pedagang bakso tidak bisa (jualan), ojek tidak bisa (antarpenumpang). Sekarang ini tekanan benar-benar meledak pada pengangguran dan mendorong kemiskinan," ucap Piter.
Hal ini tidak bisa dibiarkan lantaran bisa menuju pada keresahan sosial dan social distrust. Kata Piter, pemerintah sangat menyadari ancaman ini dan menyiapkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, Piter sangsi pemerintah mampu menyelesaikan sendirian.
"Bantuan pemerintah tidak mungkin kepada semua (yang terdampak), apalagi kita perlu cepat dan tepat, sesuatu yang sulit dilakukan karena data kita terbatas. Kita tetap berharap bantuan pemerintah tapi yang lebih penting lagi justru adalah kesetiakawanan sosial," kata Piter.
Piter menilai kesetiakawanan sosial menjadi ciri khas dan modal utama Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Piter mengatakan masyarakat sudah menerapkan kesetiakawanan sosial dengan model penggalangan dana bagi petugas medis maupun masyarakat lain yang terdampak pandemi. Piter berharap para pejabat dan direksi BUMN mencontoh apa yang sudah dilakukan masyarakat dalam membantu sesama.
"Kita berharap semua pejabat menyisihkan sebagian atau seluruh gaji mereka untuk ketahanan sosial sebagai wujud kesetiakawanan sosial membantu mereka yang terdampak," ucap Piter.
Piter mengapresiasi langkah Ikatan Pegawai OJK (IPOJK) yang bersedia menyalurkan bantuan sosial melalui pemotongan gaji bulanan selama sembilan mulai April hingga Desember 2020 dan tunjangan hari raya (THR). Ia berharap apa yang dilakukan OJK dapat diikuti lembaga lain.
"Kalau ada satu juta pejabat, satu pejabat bantu 10 orang berarti bisa bantu 10 juta orang. Pengangguran kita paling besar 9 juta. Ini sangat cukup menanggulangi. Ini waktunya tunjukan kesetiakawanan sosial," kata Piter menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
