REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Junaidy Auly meminta pemerintah mempercepat realisasi pemberian stimulus yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemberian stimulus ini dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional.
"Pemerintah perlu mempercepat relaksasi pajak bagi UMKM, yang bernilai 0,5 persen. Jika memungkinkan, UMKM bebas pajak hingga tahun depan. Tahun lalu PPh Final UMKM mencapai Rp 4,8 triliun," kata Junaidi Auly dalam rilis di Jakarta, Senin (20/4).
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga perlu mempercepat restrukturisasi dan subsidi bunga kredit UMKM. Ia berpendapat bahwa suku bunga KUR untuk UMKM ditetapkan enam persen dan peluang restrukturisasi dan subsidi bunga akan membantu dan terasa manfaatnya saat pandemi Covid-19. "Apalagi beberapa UMKM hampir nihil penjualan," kata Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Junaidi menegaskan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk menahan dampak ekonomi agar tidak terjerembab ke resesi. Salah satu komponen ekonomi yang harus dijaga pemerintah, lanjutnya, adalah UMKM yang juga merupakan penopang ekonomi Indonesia.
"Lihat saja porsinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang mencapai 61 persen, terhadap penyerapan tenaga kerja 97 persen, terhadap investasi 60 persen dan terhadap ekspor sekitar 14 persen. Untuk itu tidak bisa ditawar lagi bahwa stimulus harus disalurkan ke sektor UMKM," paparnya.
Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sejumlah stimulus terintegrasi dengan kementerian lainnya untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah serta ultra mikro. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik memaparkan bahwa stimulus yang diberikan itu, mulai dukungan pembiayaan, seperti relaksasi Kredit Usaha Mikro dan Ultra Mikro, hingga peluncuran program belanja di warung tetangga.
"Kami memberikan stimulus pinjaman baru untuk usaha mikro dan ultra mikro. Mereka yang sudah masuk atau sebelumnya sudah meminjam, perlu ada relaksasi. Tapi di saat yang sama juga memulai usaha baru, perlu untuk pinjaman baru," kata Riza dalam diskusi daring yang diselenggarakan di Jakarta, Ahad (19/4).
Riza menjelaskan Kemenkop UKM juga memberikan stimulus pinjaman lunak kepada koperasi dengan anggaran Rp 2 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi UMKM. Kemudian, pemerintah juga segera meluncurkan program belanja di warung tetangga sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UMKM sekaligus mempermudah memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Program ini bekerja sama dengan Bulog dan 9 klaster pangan BUMN meliputi RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT Garam, BGR, PPI, SHS, dan Pertani dalam program tersebut sebagai warehouse untuk warung UMKM atau koperasi. "Kami sudah menguji coba, per hari ini sekitar 30 sampai 50 warung. Target kami sampai 100 warung diuji coba, baru setelah itu akan diluncurkan," kata Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika