REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong industri tekstil dalam negeri untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi alat pelindung diri (APD). Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, APD buatan Indonesia juga akan diekspor ke negara-negara yang juga menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasismta menyebutkan, produksi APD lokal ini merupakan kerja sama dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP), dan Balai Besar Tekstil yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Targetnya, sebanyak 16.000 unit APD bisa diproduksi dalam satu hari.

"Dari kolaborasi itu dan API, maka sudah mampu kita produksi APD yang sesuai standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Sudah disesuaikan standar WHO. Ini APD dalam waktu dekat bisa produksi 16 ribu per hari. Kita kerja sama dengan BNPB dan API untuk memenuhi standar WHO," kata Agus usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya dalam pembukaan rapat terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung peningkatan kapasitas produksi alat kesehatan, termasuk APD, masker, dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya di dalam negeri. Kendati begitu, presiden meminta industri untuk tidak hanya berorientasi ekspor, namun juga memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Diatur betul manajemennya berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor kita malah nggak dapat, diatur manajemennya sebaik-baiknya. Baik itu APD, masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," jelas Jokowi.

Presiden menyadari pandemi Covid-19 telah berimbas kepada 213 negara di dunia. Seluruh negara ini tentu membutuhkan APD, masker, dan alat kesehatan lain untuk penanganan pandemi di negaranya. Indonesia, ujar Jokowi, punya peran cukup besar untuk bisa memasok kebutuhan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa kebutuhan dalam negeri adalah prioritas.

Demi menggenjot kapasitas produksi alat kesehatan di dalam negeri, Presiden meminta kementerian untuk tidak menghambat perizinan. Jokowi meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi lain terkait untuk mempermudah izin produksi dan distribusi alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika