REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemimpin daerah untuk mengutamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tiga pos belanja prioritas. Pertama, pembiayaan untuk pengendalian Covid-19.
Kedua, belanja untuk bantuan sosial bagi masyarakat. Sedangkan pos ketiga, pemberian insentif bagi pelaku usaha dan UMKM.
Presiden menyampaikan, kunci bagi Indonesia untuk bertahan di tengah guncangan perekonomian nasional adalah mempertahankan daya beli masyarakat. Selama ini belanja rumah tangga memang menyumbang porsi Produk Domestik Bruto (PDB) terbanyak, nyaris 60 persen.
"Daya beli masyarakat harus jadi perhatian kita, utamanya rakyat kecil. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal tadi," ujar Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Jumat (20/3).
Presiden menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat mampu mendorong konsumsi masyarakat. Pemda pun diminta berkoordinasi dengan pusat untuk segera menyalurkan bansos melalui Kartu Sembako Murah dan beras sejahtera (rastra). Pemerintah juga mengkalim segera membagikan Kartu Prakerja sesuai dengan alokasi yang direncanakan.
"Ini juga untuk atas berkaitan dengan PHK. Kemudian dana desa, saya sampaikan Mendagri, Mendes, agar dana desa ini segera direalisasikan, terutama hal-hal yg berkaitan dengan padat karya tunai," jelas Jokowi.
Kementerian dan Pemda juga diminta melakukan realokasi anggarannya untuk pemberian insentif bagi pelaku usaha, UMKM, dan sektor informal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika