REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo saat ini sudah meminta jajarannya mengevaluasi secara menyeluruh program tol laut. 

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wisnu Handoko mengakui memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan pelabuhan yang berkaitan dengan tol laut."Itu jadi PR kita gimana ke depan pelabuhan dikembangkan supaya bisa menampung (kapal tol laut dengan maksimal)," kata Wisnu di Gedung Kemenhub, Kamis (12/3).

Dia menjelaskan pengembangan pelabuhan perlu dilakukan untuk mengantisipasi semakin tingginya kebutuhan masyarakat di Indonesia bagian timur. Belum lagi jika subsidi tol laut ditambah maka akan meningkatkan aktivitas di pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal tol laut. "Kalau tidak imbang dengan pelabuhannya, pasti akan menjadi macet. Nah itu jadi tantangan buat Kemenhub," ujar Wisnu.

Wisnu menjelaskan terdapat beberapa daerah yang tinggi distribusi barang. Seperti di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar distribusi barangnya bisa di atas 700 ton lebih pada 2019. Daerah lain yang juga tinggi distribusi barangnya yaitu Tidore, Raha, dan Dobo.

Meski distribusi barangnya tinggi, Wisnu mengakui pelabuhan di daerah tersebut cukup kecil. "Bisa sandar paling dua kapal ukuran besar. Kalau sudah ada kapal perintis dan yang lainnya, itu udah ga bisa (kapal tol laut bersandar)," jelas Wisnu.

Pada 2019, jumlah titik pelabuhan yang disandari kapal tol laut sebanyak 76 pelabuhan. Pada 2020, Kementerian Perhubungan mencatat akan ada sebanyak 99 titik pelabuhan yang disandarkan kapal tol laut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika