REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. “Indonesia mempunyai 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.056 bernama, sedangkan sisanya, 1.448 pulau tidak bernama,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS saat memberikan Stadium Generale di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (5/3).
Ia menambahkan, luas laut teritorial Indonesia mencapai 3,4 juta km2. Luas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3 juta km2. Panjang garis pantai 108.000 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada).
Menurut Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 -2024 itu, potensi laut Indonesia sangat kaya. Ia menyebutkan, total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia 1,338 triliun dolar AS per tahun. Jumlah tersebut setara dengan lima kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = 190 miliar dolar AS) atau 1,3 Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional saat ini.
Sektor kelautan Indonesia berpotensi menyerap 45 juta orang tenaga kerja atau 40 persen total angkatan kerja Indonesia. “Namun, potensi ekonomi yang besar itu belum dimaksimalkan sepenuhnya,” kata dia seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Pada 2014, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22 persen. “Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil seperi Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia, kontribusinya di atas 30 persen,” tutur Rokhmin yang membawakan makalah bertajuk “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”.
Ia menyebutkan, delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Yaitu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. “Sebagian besar desa pesisir di Indonesia memanfaatkan laut untuk kegiatan perikanan tangkap. Jumlahnya sebanyak 11.984 desa atau 93 persen dari keseluruhan desa pesisir Indonesia,” ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia.
Rokhmin menyebutkan tiga tipologi kondisi wilayah pesisir Indonesia. Pertama, populasi rendah/tidak berpenghuni dan intensitas pembangunan rendah/tidak ada. Cirinya, pertumbuhan ekonomi rendah; pendapatan penduduk rendah, tetapi umumnya hidup damai; dan kualitas lingkungan dan sumber daya alam sangat baik. “Contohnhya adalah sebagian besar KTI dan sebagian KBI (seperti Pantai Barat Sumatera; Kabupaten Natuna, dan Anambas, dan Lingga, Kepri),” ujarnya.
Kedua, populasi tinggi (padat) dan intensitas pembangunan tinggi . Cirinya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi; kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tinggi, dan masyarakat pesisir setempat umumnya miskin; dan kualitas lingkungan dan sumber daya alam buruk.”Contohnya adalah Pantura Jawa, Batam, dan Makassar,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Ketiga, populasi rendah dan intensitas pembangunan tinggi. Cirinya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi; ketimpangan kaya vs miskin tinggi; masyarakat lokal umumnya miskin; dan kualitas lingkungan dan sumber daya alam sedang. “Contohnya adalah Timika dan Sumbawa Barat,” paparnya.
Setelah mengungkapkan sejumlah permasalahan pembangunan kelautan dan wilayah pesisir di Indonesia, Rokhmin lalu mengemukakan strategi pembangunan kelautan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tataran filosofisnya adalah reorientasi paradigma (platform) pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (land-based development) menjadi berbasis kelautan (marine-based development).
“Adapun tataran praktisnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, adil-makmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (ocean governance),” tuturnya.
Rokhmin menyebutkan, kebijakan dan program pembangunan kelautan Indonesia adalah penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI. Hal ini mencakup penyelesaian batas wilayah laut (UNCLOS 1982) dengan 10 negara tetangga; penguatan dan pengembangan sarpras hankam laut; dan peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat.
Kemudian, penguatan dan pengembangan diplomasi maritim; revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan) sektor-sektor ekonomi maritim yang ada sekarang (existing); serta pengembangan sektor-sektor ekonomi maritim baru, seperti: industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, dan deep sea water.
Selain itu, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim: Tol Laut dan konektivitas digital. Hal ini mencakup revitalisasi dan pengembangan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, dari ujung barat sampai ujung timur NKRI: (Sabang) – Kuala Tanjung –Batam - Tj. Priok – Tj. Perak – Makassar – Bitung – (Morotai) – Sorong – (Kupang).
Selain itu, revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru sebagai tambat labuh kapal, basis logistik, dan kawasan industri; pembangunan transportasi multimoda (sungai, darat, kereta api, atau udara) dari pelabuhan ke wilayah darat (upland areas, dan pedalaman). Konektivitas digital: telkom, fiber optics, dan internet.
"Semua kegiatan usaha (ekonomi) maritim harus menerapkan kala ekonomi (economy of scale); integrated supply chain management system; inovasi teknologi mutakhir (industri 4.0) pada setiap mata rantai suplai, dan sustainable development principles,” ujarnya.
Di samping itu, seluruh proses produksi, pengolahan (manufakturing), dan transportasi harus secara gradual menggunakan energi terbarukan (Zero Carbon): solar, passut, gelombang, angin, biofuel, dan lainnya. Eksplorasi dan eksploitasi ESDM serta SDA nonkonvensional harus dilakukan secara ramah lingkungan.
“Tidak kalah pentingnya adalah kbijakan politik-ekonomi (fiskal, moneter, otoda, hubungan pemerintah dan DPR, penegakkan hukum, dan lain-lain) yang kondusif; policy banking (Bank Maritim) untuk sektor-sektor ekonomi kelautan; serta peningkatan budaya maritim bangsa,” papar Rokhmin Dahuri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika