REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering memarahi menterinya dan direktur jenderal (dirjen) yang bertugas di bawahnya. Alasannya, perizinan yang sulit dan menghambat aktivitas perdagangan, investasi, hingga pembangunan. Apalagi di tengah tekanan ekonomi akibat penyebaran virus corona (Covid-19) ini, Presiden menekankan pentingnya respons cepat dari kementerian untuk memudahkan perizinan.
"Jangan sampai dalam situasi demand, supply, dan produksi yang terdistrupsi, kita malah enggan merespons itu, masih menganggap biasa saja. Yang sering saya marah pada menteri maupun dirjen gara-gara ini. Tidak hanya di Kementerian Perdagangan karena ini urusannya juga bukan hanya Kementerian Perdagangan," jelas Jokowi dalam pembukaan Raker Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Rabu (4/3).
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi memerintahkan Kemendag untuk fokus kepada pemangkasan perizinan impor bahan baku untuk industri dalam negeri. Presiden menyadari adanya ancaman perlambatan ekonomi yang disebabkan tekanan ekonomi di China.
Di satu sisi, industri China yang terhenti akibat Covid-19 membuat permintaan beralih ke Indonesia. Karenanya, Jokowi meminta Kemendag memastikan aliran bahan baku untuk industri dalam negeri tetap aman. Jokowi menekankan bahwa perpindahan permintaan global ke Indonesia tak ada artinya bila industri dalam negeri tak memiliki pasokan bahan baku yang cukup.
"Jangan sampai ada prosedur-prosedur yang menyulitkan pada posisi sekarang ini. Kita tahu industri yang ada di Tiongkok sudah berhenti. Padahal suplai bahan baku kita yang banyak dari sana. Sudah di sana sulit, masuk di sini dipersulit. Hati-hati policy," ujar presiden.
Sejumlah industri dalam negeri yang masih bergantung bahan baku dari China, ujar Jokowi, antara lain adalah bahan baku industri garam dan gula untuk industri makanan dan minuman. Jokowi pun meminta Kemendag berkoordinasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan semua industri dalam negeri tetap berjalan dengan baik.