REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus memantau dampak dari virus corona atau COVID-19 yang telah mulai mewabah di Indonesia terhadap perekonomian tanah air. Pada Senin (2/3), Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dua kasus pertama positif Corona di Indonesia.
“Kita fokus melihat dampak ke satu kuartal terutama dengan fokus kemarin ke beberapa sektor dan daerah yang terkena langsung,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menyebutkan, salah satu sektor yang terus dipantau adalah pariwisata melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengetahui perkembangan implementasi insentif dalam rangka mendorong wisatawan berkunjung.
“Pariwisata drop karena dua juta turis berasal dari China jadi implementasi akan dikerjakan. Pelaksanaannya sedang kita terus lancarkan dengan kerja sama Pemerintah Daerah,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan, pihaknya juga akan memantau sektor riil sebab wabah virus corona mampu menekan produksi dalam negeri. Kondisi itu disebabkan adanya hambatan saat mengimpor bahan baku sehingga menyebabkan terjadinya perlemahan pasar.
“Terutama di sektor riil dengan penurunan impor bahan baku karena disrupsi produksi dan pelemahan pasar jadi kita akan liat pengaruhnya kepada industri dan sektoral,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam memitigasi dampak virus corona terhadap sektor riil maka pemerintah akan berusaha mengurangi berbagai halangan dalam melakukan impor bahan baku bagi perusahaan-perusahaan tertentu.
“Kami bersama Menperin dan Mendag akan mengurangi sebanyak mungkin halangan untuk impor termasuk impor bahan baku agar mempermudah terhadap reputable importir tanpa lagi perizinan,” jelasnya.
Ia menyebutkan permudahan izin untuk melakukan impor bahan baku tersebut akan diberikan kepada importir bereputasi baik yang telah didata oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yakni sebanyak 500 importir.
“500 reputable importer itu menguasai 40 persen dari keseluruhan impor bahan baku di Indonesia sehingga diharapkan kecepatan mereka dalam impor dan produksi segera bisa dilakukan,” katanya.
Tak hanya itu, selanjutnya pemerintah akan melihat perusahaan yang menghadapi tekanan besar untuk berpeluang mendapatkan berbagai paket kebijakan dari sisi perpajakan. Di sisi lain, Kemenkeu masih mengkaji seluruh kinerja perusahaan-perusahaan sehingga dapat diketahui paket kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Jadi nanti oleh Menko Airlangga akan ditentukan paket apa di sektor ekonomi riil untuk mendorong kegiatan produksi supaya tidak terlalu besar terkena imbas (virus corona),” katanya.
Berikutnya, Sri Mulyani menuturkan untuk bidang kesehatan Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan mengenai skema penanganan dan kebutuhan dana dalam menangani wabah virus corona.
“Kami beum tahu itu kan dari Kementerian Kesehatan mengenai skema untuk penanganan dan kebutuhan dananya. Nanti kalau mereka ada kebutuhan dana pasti akan disampaikan,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan pemantauan dan perumusan berbagai kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dampak wabah virus corona, seperti BI yang telah memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM). “OJK juga memberikan kelonggaran kolektibilitas. Jadi Kemenkeu juga akan beri (insentif) sehingga memberi ruang bagi industri agar bisa bertahan dalam situasi ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika