REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BNI Syariah menargetkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun ini berkisar 13 sampai 14 persen. Target itu jauh di bawah realisasi pertumbuhan DPK perseroan pada 2019 yang mencapai 23,31 persen atau naik dari Rp 35,5 triliun pada 2018 ke Rp 43,77 triliun.
Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI Syariah Misbahul Munir menjelaskan, target tersebut diturunkan karena DPK perusahaan sudah cukup banyak. "Tahun ini nggak boleh tinggi-tinggi, karena yang menentukan pembiayaan. Kalau DPK kami amat sangat berlimpah ruah," jelasnya kepada Republika.co.id saat ditemui di Universitas Trilogi Jakarta, Rabu, (26/2).
Jika DPK terlalu banyak, tutur dia, otomatis likuiditas pun berlebih, sementara pembiayaan yang disalurkan tidak bisa sebanyak itu. Maka nantinya menjadi tidak optimal.
"Jadi tantangannya lebih ke pembiayaan, rasio likuiditi bank syariah sekarang di level 80-an persen. Artinya setiap Rp 100 triliun DPK, yang disalurkan ke pembiayaan baru Rp 80 triliun, masih ada Rp 20 triliun lagi, padahal minimal rasio likuiditas kita 82 persen sampai 92 persen," jelas Munir.
Melimpahnya DPK bank syariah khususnya BNI Syariah, kata dia, salah satunya berkat keterlibatan pemerintah yang menerbitkan sukuk negara. "Karena surat berharga syariah negara harus masuknya ke perbankan syariah. Bagi kami, ini namanya rizki yang tidak disangka-sangka," tutur dia.
Sebelumnya, lanjut Munir, berdasarkan Undang-Undang (UU), dana haji pun harus ditempatkan di bank syariah. Hal itu turut menambah DPK perbankan syariah, meski sekarang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalihkan sebagian dana itu ke instrumen investasi lain.
"Maka tahun ini kami moderat. Tidak boleh agresif, tapi harus tetap tumbuh," tegasnya.
Dengan begitu, BNI Syariah terus berupaya menambah jumlah nasabah baru. Diharapkan bisa bertambah hingga 500 ribu dalam setahun, atau berkisar 40 ribu sampai 50 ribu nasabah per bulan.
"Kita lakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, lembaga pemerintah, sekolah, dan lainnya. Kita kasih produk payroll pakai akad wadiah yang biaya administrasinya nol," kata Munir.
Dirinya menyatakan, produk tersebut merupakan favorit para nasabah BNI Syariah. Sebanyak 70 persen dari total nasabah perseroan memanfaatkan produk berakad Wadiah itu.
"Visi kami masih ada 200 juta masyarakat yang belum terlayani ekonomi syariah. Jadi kami wajib sampaikan dan layani semaksimal mungkin, kalau belum bisa terima ya datang lagi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
