REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendukung posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Luhut enggan menanggapi tudingan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kata Luhut, Ahok justru mampu membuka berbagai persoalan yang sedang terjadi di Pertamina.
"Ya kalau saya boleh cerita malah pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina. Kita bersyukur ada Pak Ahok di situ," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan aksi demonstrasi yang menuntut Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina merupakan hal yang normal. Erick menilai aspirasi tersebut merupakan bagian dari kebebasan mengemukakan pendapat dalam era demokrasi.
Meski begitu, Erick menegaskan keputusan pengangkatan maupun pemberhentian direksi dan komisaris bukan merupakan keputusan personal, melainkan lebih kepada kinerja dari individu tersebut. Erick menyebut kinerja direksi dan komisaris Pertamina dalam tiga bulan terakhir termasuk baik.
"Saya akan terus pastikan memantau KPI (Key Perfomance Indicators) untuk Pertamina," ujar Erick usai acara Inaugurasi Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN Papua & Papua Barat di Gedung Pertamina, Jakarta, Sabtu (22/2).
Erick meminta Pertamina dan seluruh BUMN untuk mampu mencapai target KPI yang diberikan. Erick ingin seluruh direksi dan komisaris bekerja sebaik mungkin agar dirinya tak perlu lagi melalukan perombakan direksi dan komisaris
"Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai dengan selesai, jangan direksi ini ditakut-takuti gonta-ganti posisi apakah dalam satu tahun dilepas, saya tidak mau," kata Erick.
Erick menilai pembangunan dan kemajuan sebuah perusahaan memerlukan aspek kontinuitas dengan tidak mengabaikan target KPI yang ditetapkan.
"Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal, selama KPI-nya jalan, biarkan direksi BUMN bekerja, jangan ditakut-takuti nanti diganti begitu, yang diganti itu yang tidak sesuai dengan KPI," ucap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
