REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mengatakan akan menerima aplikasi pengecualian tarif pajak baru untuk 696 produk impor dari Amerika Serikat (AS). Termasuk produk pertanian dan energi penting seperti babi, daging sapi, kacang kedelai, LNG (Liquefied Natural Gas) dan minyak mentah.
Pengecualian ketiga dan paling penting ini sudah China tetapkan sejak perang dagang dimulai. Pengumuman Kementerian Keuangan China Selasa (18/2) disampaikan satu bulan setelah Tahap 1 perjanjian dagang antara Washington dan Beijing ditanda tangani.
China sudah berkomitmen akan meningkatkan pembelian barang dan jasa dari AS sampai 200 miliar dolar AS untuk dua tahun ke depan. Jagung, sorgum, beberapa jenis gandum dan etanol terdenaturasi juga produk-produk yang dikecualikan dalam tarif tambahan selama perang dagang terjadi.
Dalam pernyataannya Kementerian Keuangan China mengatakan beberapa peralatan medis dan logam seperti bijih tembaga, konsentrat, skrap tembaga dan skrap alumunium. Juga produk-produk yang dikecualikan.
Pengecualian atau pembebasan pajak ini dilakukan saat epidemi virus korona mengganggu perekonomian China. Pihak berwenang memberlakukan larangan bepergian dan menutup transportasi di seluruh negeri demi mencegah penyebaran virus.
Virus korona baru atau COVID-19 telah menewaskan hampir 1.900 jiwa dan menginfeksi 70 ribu orang di negara itu. Karena virus ini beberapa pejabat AS dan pengamat tidak yakin Cina dapat memenuhi komitmen mereka dalam membeli produk AS seperti yang dijanjikan dalam perjanjian Tahap 1.
Wabah virus yang pertama kali terdeteksi di pusat kota Wuhan bulan Desember lalu membuat pabrik-pabrik ditutup atau tetap beroperasi tapi menurunkan jumlah pegawai mereka secara drastis. Saat ini pemerintah China juga sudah meminta warga mereka untuk tidak meninggalkan rumah atau pergi ke ruang terbuka serta menghemat konsumsi.
Kementerian Keuangan China mengatakan perusahaan-perusahaan yang ingin mendapat pengecualian pajak produk AS dapat mulai mengajukan aplikasi pada 2 Maret. Setiap pengecualian yang diberlakukan akan berlaku selama satu tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
