REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan ekonomi syariah Indonesia membutuhkan terobosan yang berasal dari pucuk kekuasaan. Pengamat Keuangan Syariah Yusuf Wibisono menyampaikan transformasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memungkinkannya terjadi.

"Kita sudah punya 'kapalnya', peluang itu seharusnya cukup besar agar bisa implementatif," katanya kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu.

Selama ini industri ekonomi syariah dibiarkan berjalan organik tanpa insentif signifikan. Sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggadang ekonomi syariah Indonesia jadi yang terdepan di dunia, seharusnya perlakuan khusus itu mulai ada.  

Yusuf menyampaikan ada banyak peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen. Khususnya dengan memberi perintah langsung pada kementerian teknis. Selama ini wacana sudah banyak bermunculan tapi tidak ada langkah konkrit yang berarti.

Daya tarik politik Wapres diharapkan bisa membuat KNEKS lebih bergigi. Misal dalam memberikan perintah langsung untuk membentuk bank syariah dengan aset besar. Yusuf mengatakan satu bank BUMN bisa dikonversi, atau anak usaha syariahnya digabung. Selain itu menghubungkan dana haji dengan zakat dan wakaf.

"Pengembangan-pengembangan itu selama ini tidak pernah jadi konkret, selalu jadi wacana saja," katanya.

Dukungan juga bisa dengan menempatkan lebih banyak dana APBN atau BUMN di bank syariah. Yusuf menilai cukup banyak sektor yang menantikan langkah konkrit dari pengembangan ekonomi syariah yang sudah sering digaungkan pemerintah. Transformasi KNEKS seharusnya menjadi momentum yang dimanfaatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika