REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UKM Center Universitas Indonesia (UI) menyebutkan, dari penelitian Harvard, ada tiga elemen yang membuat pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak bisa naik kelas. Pertama, barang yang dijual tidak laku.
"Ini karena produk yang di pasaran banyak impor. Orang lebih milih produk impor, maka ketidakcintaan (masyarakat) pada produk dalam negeri menjadi masalah," ujar Pembina UKM Center UI Nining I Soesilo di Jakarta, Jumat, (14/2).
Elemen kedua, lanjutnya, UKM selalu berada di bawah radar pajak. Sebab, bagi mereka pajak menakutkan.
"Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi tipikal negara berkembang. Mereka takut jadi besar atau naik kelas karena studi di Amerika Latin menyebutkan, kalau dia jadi formal nggak jadi lebih sejahtera," jelas Nining.
Kendala Ketiga, ujar dia, yakni akses pembiayaan. Menurutnya pembiayaan merupakan kendala paling besar bagi banyak UKM di berbagai negara. Meski begitu, ia menilai, saat ini akses UKM di Indonesia terhadap pembiayaan sudah lebih baik.
Secara psikologis, jelas Nining, UKM memang takut naik kelas, apalagi sampai menjadi Perseroan Terbatas (PT). "Kami teliti, prioritas pengembangan bisnis UKM, ternyata semakin kecil semakin malas perbesar usaha," ujarnya.
Dari penelitian yang dilakukan terhadap penerima pinjaman UMi maksimal Rp 10 juta, prioritas memperbesar usaha bagi mereka berada di peringkat 20. Kemudian penelitian di Bangka Belitung, memperbesar usaha ada di peringkat 12 bagi pelaku usaha. Selanjutnya penelitian di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), mengembangkan usaha berada di peringkat 8.
"Definisi naik kelas harus dielaborasi. Sebanyak 84 persen UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tidak ingin naik kelas. Hanya sekitar 15 persen yang ingin naik kelas," ujar Nining.
Prioritas kebanyakan pelaku UMKM saat ini, tuturnya, masih untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Banyak pula yang prioritasnya agar bisa membayar biaya anak sekolah.
Maka, tegasnya, bila ingin membuat klasterisasi UMKM, harus tahu persis perilaku para pelaku usahanya seperti apa. Termasuk berapa aset serta omsetnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta adanya klaster-klaster khusus untuk pengembangan UMKM di Tanah Air. Klasterisasi UMKM tersebut diharapkan ada di masing-masing sektor kementerian maupun lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
