REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Ekosistem halal di Indonesia masih perlu dukungan dari semua pihak. Hal itu dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan potensi halal yang belum tergarap dengan baik. Pertumbuhan ekosistem halal, juga bakal mendongkrak pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah.
Menurut Ketua Prodi Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran (Unpad) Cupian, dalam acara Sawala Bincang Bersama Media Jawa Barat bertema Mendorong Ekosistem Halal Melalui Perbankan Syariah di Savoy Homann Bidakara Hotel, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (13/2).
Bila dirunut, potensi halal masih cukup besar. Yakni, mulai dari halal food sebesar Rp 2.300 triliun, Islamic fashion hingga Rp 190 triliun, Islamic tourism mencapai Rp 135 triliun, haji dan umrah sebesar Rp 120 triliun, dan pendidikan berpotensi Rp 40 triliun.
Potensi itu juga, belum mencakup seluruh pendapatan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, dan transaksi bank lainnya yang berasal dari nasabah muslim. Kendati begitu, untuk memaksimalkan itu semua, perlu sinergi semua pihak.
Ekosistem halal di Indonesia ini, memiliki potensi yang luar biasa. Namun sayangnya, industri keuangan syariah dan industri halal masih berjalan masing-masing atau belum terintegrasi sehingga belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara.
Menurutnya, perbankan syariah juga belum optimal menggarap peluang penyaluran pembiayaan ke industri halal. Termasuk para pelaku usaha berbasis syariah yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Diperlukan sinergitas ekosistem halal yang terintegrasi sehingga dapat menggerakkan lebih banyak pihak,” ujar Cupian
Menurut Cupian, dukungan dan sinergi antar pihak, setidaknya bisa dimulai dari hal kecil, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Misalnya, terkait transaksi antar bank yang melibatkan bank syariah dan bank konvensional. Apakah bisa dipertanggungjawabkan kehalalnya.
"Misalnya terkait transfer antar bank dari konvensional ke bank syariah. Apakah bisa dijaga ekosistem halalnya. Itu harus menjadi konsen kita, jaminan halal sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas lembaga keuangan halal, kita bersyukur, sekarang sudah ada sertifikat halal," katanya.
Direktur Utama Bank BJB Syariah Indra Falatehan, industri keuangan syariah yang dikembangkan dalam bentuk perbankan syariah, asuransi, dan bentuk-bentuk layanan keuangan syariah non-bank lainnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Industri jasa keuangan syariah dengan volume usaha dan kekuatan permodalan kecil memiliki keterbatasan untuk meningkatkan daya saing," katanya.
Karena itu, menurut Indra, Bank BJB Syariah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan dan mendorong ekosistem halal. Salah satunya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH), Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPS-BPIU), serta Kemeterian Pariwisata.
Menurut Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bank BJB Syariah Asep Syarifudin, BJB Syariah memiliki strategi untuk pengembangan industri halal ini. Sejumlah strategi itu salah satunya berupa inovasi produk, mempermudah akses produk dan layanan, serta meningkatkan promosi dan literasi industri halal.
“Meski demikian masih banyak tantangan yang dihadapi untuk memperkuat ekosistem halal tersebut. Penguatan literasi, sinergi, dan kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak diharapkan akan memperkuat keuangan syariah,” kata Asep Syarifudin.
Kepala Bagian Pengawasan Non Bank OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat, Noviyanto Utomo, pemerintah senantiasa mendukung optimalisasi ekosistem ekonomi syariah. Tujuan utama tentunya membentuk lembaga perbankan syariah di Indonesia yang stabil, kontributif, dan inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika