Senin 10 Feb 2020 15:46 WIB

Arab Saudi Kucurkan Rp 1,45 Triliun untuk Petani dan Nelayan

Investasi dikucurkan kepada 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolanda
Petani menggarap lahan di areal persawahan dengan latar belakang kawasan perumahan, di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).Bappenas memfasilitas kerja sama antara PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa terkait produktivitas komoditas bagi petani dan nelayan di Indonesia.
Foto: Antara/Risky Andrianto
Petani menggarap lahan di areal persawahan dengan latar belakang kawasan perumahan, di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).Bappenas memfasilitas kerja sama antara PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa terkait produktivitas komoditas bagi petani dan nelayan di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memfasilitas kerja sama antara PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa terkait produktivitas komoditas bagi petani dan nelayan di Indonesia. Adapun kerja sama ini dalam bentuk pengembangan digitalisasi rantai pasok pangan dengan sistem dompet elektronik berbasis syariah.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kerja sama ini guna mendukung program Prioritas Strategis Penguatan Jaminan Usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan dalam RPJMN 2020-2024. 

“Total investasi sebesar Rp 1,45 triliun untuk mendukung Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan,” ujarnya usai acara MoU Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (10/2).

Suharso menjelaskan nantinya proyek digitalisasi tersebut berbasis e-wallet syariah. e-wallet Syariah merupakan sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi digital yang akan memudahkan para petani dan nelayan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan keperluan produksi, tanpa harus menunggu pendapatan dari hasil panen dan tangkap. 

“Sistem aplikasi ini tidak memungut biaya dan hanya mendapatkan imbalan dari metode bagi hasil yang berbasis syariah,” ucapnya.

Menurutnya penerapan sistem tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang dirumuskan Bappenas unt menciptakan kesempatan petani dan nelayan. Sekaligus juga menjadi pemegang saham perusahaan yang berbasis syariah serta upaya di dalam memperkuat keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Terdapat 1.029 klaster kawasan produksi komoditas pertanian yang belum terintegrasi dengan akses pasar. Dari sisi input, akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif juga rendah, salah satunya ditunjukkan dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian yang baru mencapai 23 persen,” ucapnya.

Diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan baik pendapatan maupun produktivitas komoditas petani dan nelayan. Sekaligus perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari ketergantungan menjadi mandiri. 

“Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung pencapaian target Major Project secara nasional, meningkatkan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun, serta produktivitas komoditas 5 persen per tahun,” jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement