REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu kendala mencapai 100 persen rasio elektrifikasi di Indonesia adalah kesesuaian data wilayah mana saja dan warga dimana saja yang masih membutuhkan akses listrik. Untuk bisa mencapai angka yang akurat, Kementerian ESDM sudah menyurati seluruh gubernur untuk bisa memberikan data real kebutuhan elektrifikasi.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan pemerintah sudah menyurati pemerintah daerah (pemda). Sayangnya, langkah yang sudah dimulai sejak akhir 2018 ini baru terkumpul 17 provinsi yang melakukan feedback.
"Kami memang perlu data riil kebutuhan listrik, kira kira berapa. ini kami butuh data dari daerah. Kami kirim surat ke gubernur langsung. Tapi baru 17 provinsi yang ngirim balik," ujar Rida di Komisi VII DPR RI, Rabu (5/2).
Rida juga menjelaskan kelengkapan data ini akan dipergunakan pemerintah dan PLN untuk bisa memetakan daerah mana saja yang masih membutuhkan listrik dan berapa besar kebutuhan. Nantinya, kata Rida, kebutuhan riil ini akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.
"Kami dan PLN punya target 100 persen. Tapi ini tergantung data juga, lalu itu berpengaruh sama anggaran," ujar Rida.
Saat ini, rasio elektrifikasi baru mencapai 98,6 persen. Dari sisa sekitar 2 persen merupakan wilayah yang berada di pelosok dan juga kepulauan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan PLN untuk bisa membuat elektrifikasi mencapai 100 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
