REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (31/1). Dalam pertemuan, Ketua Umum PP Parmusi Usamah Hisyam menyampaikan program gerakan dakwah desa madani untuk membangun ekonomi umat di desa daerah pedalaman maupun pulau terluar Indonesia.
Namun Usamah mengungkap, program desa madani yang digerakkan oleh 5000 pendakwah itu masih terkendala permodalan. "Semua sudah kita siapkan infrastrukturnya, lahannya dari kita juga dari rakyat, sekarang tinggal permodalannya, permodalannya kita terhambat," ujar Usamah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (31/1).
Usamah mengatakan, selama ini dana untuk gerakan membangun desa madani bersumber dari swadaya pengurus Parmusi. Padahal, gerakan membangun ekonomi rakyat melalui pertanian, peternakan maupun perikanan membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Sementara, masyarakat di desa madani juga belum masuk kategori mendapat pembiayaan dari bank konvensional.
"Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah melalui bapak wapres agar mengalokasikan dana bagi Parmusi melalui bank syariah yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah untuk dikucurkan kepada parmusi dengan sistem bisnis to bisnis tapi dana itu dana lunak, sistem bagi hasil," ujar Usamah.
Wapres Ma'ruf, kata Usamah, juga mengakui ada celah antara pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) antara bank konvensional dan bank syariah. Padahal, Parmusi telah melakukan nota kesepahaman denga BNI Syariah dan BRI Syariah
"Sekarang ini memang ada gap antara KUR yang sudah dilaksanakan, pemerintah 2020 menyiapkan Rp 150 triliun untuk KUR melalui bank konvensional, melalui bank syariah belum ada, masih dibentuk model pembiayaannya," ujar Usamah.
Usamah mengatakan, pemerintah juga saat ini mengupayakan pembiayaan usaha mikro kepada masyarakat yang belum memenuhi syarat perbankan. Nantinya, pembiayaan tersebut akan terbagi menjadi empat blaster yakni industri usaha kecil, pertanian, UMK di bidang pariwisata dan juga perikanan.
"Jadi empat itu sedang diupayakan oleh Pemerintah diatas kredit-kecil yang mikro. Dibagi empat cluster temasuk untuk syariah. Kita tentu berharap pemerintah memberikan perhatian juga," ujar Usamah.
"Dana dana murah yang dikucurkan melalui bank syariah, dan wapres berjanji akan memperjuangkan itu," ujarnya lagi.
Dengan begitu, Usamah meyakini masyarakat Islam ekonomi bawah bisa mengakses permodalan dari bank syariah. Ia mengungkapkan, gerakan desa madani ini tersebar di sejumlah daerah antara lain seperti di Takalar, Sulawesi Selatan, Gowa (Sulawesi), Bengkalis (Riau) Sambas, NTT dan daerah pedalaman lainnya.
"Tetapi masih banyak beberapa desa itu masih pilot projek sifatnya. Belum berhasil karena penanaman ini butuh lahan, lahannya sekarang kita gunakan lahan rakyat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika