REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap kebijakannya dalam membenahi Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN bersifat berkelanjutan. Erick menyebut upaya menerapkan sejumlah program strategis di BUMN, bukan untuk dirinya dan wakil menteri BUMN, melainkan juga sebagai pijakan bagi penerusnya di masa yang akan datang.
"Kita menginginkan juga suksesor pengganti kita harus lebih sukses dari kita, bukan malah menggali lobang supaya lebih jelek," ujar Erick saat public expose PT Krakatau Steel (Persero) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1).
Oleh karena itu, lanjut Erick, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya memiliki lima cetak biru yang akan dilakukan. Upaya itu antara lain bagaimana memerintahkan dan memastikan bahwa nilai ekonomi dan sosial di platform Kementerian BUMN bisa tersampaikan dengan baik.
Salah satu implementasinya ialah dengan memetakan BUMN berdasarkan tugasnya. Inu berlaku baik BUMN memang sangat fokus di bisnis, BUMN yang fokus bisnis namun memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang besar seperti BRI, Pertamina, dan PLN, atau BUMN yang benar-benar ditugaskan untuk memberikan pelayanan publik yang besar seperti Bulog dan Pupuk Indonesia.
"Yang menarik ada juga kategori perusahaan (BUMN) yang nggak jelas, karena itu dipastikan perusahaan yang nggak jelas bisnis modelnya, tidak tahu mau ke mana arahnya, itu bagian yang akan kita reformasi, apakah dimerger atau dilikuidasi, kita sedang menunggu keputusan menkeu dan presiden," ucap Erick.
Poin kedua, kata Erick, terkait dengan inovasi model bisnis untuk kembali ke inti bisnis BUMN masing-masing. Erick tak ingin fokus BUMN justru terbengkalai akibat mengurusi bisnis yang di luar inti bisnisnya.
"Kita tidak mau ke depan bisnis BUMN jadi palugada, apa lu mau gua ada," kata Erick.
Erick menginginkan BUMN fokus di inti bisnis dan menjadi pemain tanggung di inti bisnis masing-masing. Erick tak ingin BUMN justru menggarap proyek yang tidak jelas kelaikan dari sisi ekonomi, bisnis, maupun pelayanan publik.
"Kita tidak akan toleransi proyek yang berdasarkan keputusan oknum atau mafia, kita sikat, kita itu mesti jelas bisnis modelnya, mau bersaing di mana, karena itu nanti di BUMN hanya ada beberapa klaster supaya kita bisa fokus ke bisnisnya," ucap dia.
Poin ketiga, Erick ingin BUMN meningkatkan teknologi dan inovasi. Erick mengambil contoh mengenai potensi electric battery, di mana Indonesia dikenal sebagai produsen nikel, memiliki pangsa pasar yang besar dengan jumlah penduduk ratusan juta, bahkan presiden mencanangkan penggunaan mobil listrik di ibu kota baru. Dengan segudang potensi tersebut, Erick menyayangkan jika Indonesia hanya menjadi pasar bagi electric battery. Erick mendorong pola pikir BUMN jangan hanya terpaku pada pola bisnis yang secara rutin dijalankan, melainkan mencari cara baru dalam mengembangkan potensi bisnis.
"Untuk penemuan teknologi harus bisa sinergi dengan BUMN dan kementerian lain karena ada kementerian lain yang fokus penemuan dan inovasi," katanya.
Poin keempat, Erick meminta BUMN melakukan investasi jelas. Erick juga tidak ingin ada penanaman modal negara (PMN) yang tidak jelas dan tidak terlihat dampak positifnya.
"Saya ingin memastikan PMN memiliki kontribusi dengan hasil yang jelas," lanjut Erick.
Erick meminta BUMN melihat secara cermat aspek kelayakan maupun kemampuan perusahaan saat hendak menggarap sebuah proyek. Erick mengambil contoh terkait perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Jawa Timur. Erick mendengar ada 19 BUMN yang telah bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendukung pembangunan di Jawa Timur.
"Saya minta Pak Wamen cek 19 BUMN itu cash flow-nya ada tidak, jangan janji surga, nanti orang kecewa maka kebijakan investasi mesti riil dan jelas," tegas Erick.
Poin kelima, Erick ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di BUMN. Mantan pemilik Inter Milan itu meminta BUMN tidak melupakan aspek pengembangan SDM guna mendorong kinerja perusahaan.
"Pengembangan SDM di BUMN perlu ditingkatkan karena banyak BUMN yang punya standar gaji tidak kalah dengan dengan swasta," ungkap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika