REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp 139,51 triliun kepada 4,7 juta debitur. Nilai penyaluran itu sudah 99,65 persen dari target pemerintah, yakni Rp 140 triliun.
Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar mengatakan, nilai tersebut sebenarnya masih belum bersifat final. Pemerintah masih menunggu beberapa bank untuk mengumpulkan data. "Makanya, ada potensi, penyaluran tahun ini melampaui dari target," tuturnya dalam Sosialisasi KUR di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/1).
Iskandar menjelaskan, Kemenko Perekonomian melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, sudah mengantisipasi apabila penyaluran KUR melebihi target. Berdasarkan keputusan komite pada tahun lalu, pemerintah akan mencukupkan anggaran sesuai dengan kemampuan perbankan. Termasuk ketika kemampuan mereka lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal.
Dari total Rp 139,51 triliun, sebanyak 51,52 persen di antaranya atau sekitar Rp 71,87 triliun disalurkan ke sektor produksi atau nonperdagangan. Sedangkan, sisanya, masuk ke sektor perdagangan, yakni 67,64 triliun.
Apabila diakumulasikan dari Agustus 2015, pertama kali KUR dijalankan, total realisasi penyalurannya adalah Rp 472,88 triliun ke 18 juta debitur dengan outstanding Rp 153 triliun. Tingkat Non Performing Loan (NPL)-nya adalah Rp 1,10 persen.
Untuk tahun ini, Iskandar menjelaskan, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR hingga Rp 190 triliun atau tumbuh 38 persen dibandingkan outlook 2019. Target ini terus naik pada tahun depan, Rp 220 triliun, hingga mencapai Rp 325 triliun pada 2024.
Iskandar menuturkan, kebijakan pemerintah untuk menetapkan kenaikan target tiap tahun seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Khususnya dari sisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Kalau mau (ekonomi) tinggi, basisnya juga harus didorong tinggi," ucapnya.
Di sisi lain, Iskandar menjelaskan, peningkatan kesejahteraan UMKM dapat memberikan multiplier effect. Di antaranya melalui penyerapan tenaga kerja, di mana UMKM berkontribusi hingga 97 persen dalam penciptaan lapangan kerja. Terhadap ekspor pun, UMKM memiliki peranan sampai 14,7 persen.
"Artinya, motor pertumbuhan ekonomi kita itu banyak disumbangkan oleh UMKM sebagai bumper perekonomian kita," kata Iskandar.
Selain meningkatkan target, pemerintah juga menurunkan suku bunga KUR pada 2020. Dari semula tujuh persen pada 2019 menjadi hanya enam persen efektif per 1 Januari 2020. Besarnya subsidi bunga KUR sebesar 10,5 persen untuk KUR mikro, 5,5 persen untuk KUR kecil dan 14 persen untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
