REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai bahwa pelayanan terhadap investor yang masuk ke Indonesia menjadi salah satu persoalan investasi.
"Persoalan investasi kita bukan persoalan promosi. Hampir semua investor dunia itu tahu Indonesia. Ibarat sebuah rumah, begitu investor masuk, kita sebagai tuan rumah tidak mampu memberikan pelayanan yang baik," ujar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya saat menghadiri acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Rabu (15/1).
Menurut dia, salah satu yang menjadi persoalan investasi di dalam negeri, yakni perizinan yang tumpang tindih."Ada banyak persoalan, yang pertama adalah arogansi sektoral terhadap kementerian dan lembaga. Izin tumpang tindih di bupati dan gubernur," paparnya.
Bahlil menyampaikan pihaknya telah mengeksekusi investasi sekitar Rp 200 triliun, dari total investasi yang mangkrak sebesar Rp 780 triliun selama tiga tahun terakhir."Begitu saya masuk, ada investasi eksisting mangkrak dengan total Rp 780 triliun selama tiga tahun. Begitu saya masuk, hampir Rp 200 triliun sudah kita eksekusi," ucapnya.
Ia mengatakan pihaknya akan mengawal perizinan investasi yang masuk hingga sampai menghasilkan produksi."Tugas BKPM itu tidak cukup hanya promosi tapi juga mengawal perizinannya. Setelah itu, kita kawal sampai benar-benar eksekusi progamnya. Lalu juga sampai tingkat produksi investasinya. Dengan itu kita bisa mendapatkan subtitusi impor dan bisa ekspor," kata Bahlil.
Dalam kesempatan sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya meminta pemerintah daerah dan kementerian untuk melayani segala kebutuhan investasi yang masuk ke Indonesia.
"Jangan sampai mereka berjalan sendiri dan itu bisa dilakukan pada saat mereka datang meminta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
