REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menggandeng sejumlah startup di sektor pertanian dan perikanan untuk menggarap pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Diharapkan, lahan-lahan yang dibagikan ke masyarakat sekitar, bisa berkembang menjadi skala bisnis, hingga mampu melakukan ekspor.
"Kami di Kemenkop dan UKM dititipi mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Pemerintah membagikan HGU (Hak Guna Usaha), per KK (Kartu Keluarga) menerima dua hektar selama 25 tahun," ujar Menkop UKM Teten Masduki usai bertemu startup Tanihub, Sayurbox, serta Aruna, pada Senin, (13/1).
Saat ini, lanjutnya, sudah dibagikan hampir empat juta hektare dari total 13,7 juta hektar. "Mereka akan kita dorong dalam kluster-kluster per 50 atau 100 hektar supaya bisa dikelola dalam skala bisnis," kata Teten.
Ia sengaja menggandeng startup sebab, para pelaku usaha berbasis teknologi tersebut mengetahui soal supply dan demand di pasar. Maka Teten ingin Tanihub, Aruna, dan Sayurbox dapat menjadi pembeli atau offtaker produksi petani yang dihasilkan dengan menggarap pemanfaatan kehutanan sosial.
Dirinya menambahkan, sudah mengumpulkan berbagai kelompok penerima perhutanan sosial. "Sekarang tinggal mencari offtaker yang bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan khususnya di sektor agribisnis dan holtikultura, bukan lagi komoditi primer, bagaimana pembiayaannya dan apa yang dibutuhkan market," ujar dia.
Fokus kementerian dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini, kata Teten, yakni mengembangkan bisnis model dan wirausaha. "Jadi bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman startup apa yg diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan," tuturnya.
Para startup menyambut baik rencana Menkop UKM. Mareka juga menyatakan siap bekerja sama dengan Kemenkop UKM, sekaligus menjadi offtaker dari produk hasil garapan petani.
"Ini sebenarnya pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya," ujar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari pada kesempatan serupa.
Ia menjelaskan, untuk membantu menyukseskan program pemanfaatan lahan ini, para startup membutuhkan fasilitas pemerintah dalam hal regulasi. Misal masalah sertifikasi untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) ekspor, karena tidak hanya di dalam negeri saja, namun negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal, dan sebagainya.
CFO Sayurbox Arif Zamani menambahkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop UKM bisa sinergi dengan startup di sektor pertanian. "Sebagai start up yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demand-nya. Ini yang akan kita garap bersama-sama," kata dia.
Potensi sektor pertanian dan kelautan Indonesia, lanjutnya, besar sekali. Dengan begitu diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan.
CEO Aruna Farid Naufal Aslam menuturkan pula, potensi ekspor di sektor perikanan cukup besar. "Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil, untuk menjadi offtaker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
