REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum bisa berbicara banyak mengenai persoalan yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Erick mengaku masih menunggu hasil audit Asabri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini baru Jiwasraya. BPK sudah keluarkan audit untuk Jiwasraya, kalau Asabri saya belum dapat audit BPK, kita tunggu saja," ujar  Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).

Hal ini yang menjadi dasar bagi Erick belum bisa menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Asabri.

Sebelumnya, Erick mengaku berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Asabri. Erick tak ingin nasib Asabri seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Saya belum pelajari sampai Asabri. Tapi ke depan dana-dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap. Tidak ada sendiri-sendiri lagi, jangan sampai kasus Jiwasraya terjadi pada dana pensiun Pertamina dana pensiun BRI,” ujarnya usai meninjau posko pengungsian banjir di kawasan Tangerang, Banten, Ahad (5/1).

Menurutnya dana pensiun merupakan hak bagi setiap karyawan BUMN. Diharapkan dana tersebut dimanfaatkan oknum tertentu seperti halnya dugaan kasus korupsi Jiwasraya.

"TNI, Polri, kalau sampai Asabri, mohon maaf saya tidam bisa komen detail, dijarah atau dirampok, TNI, Polri, yang sudah kerja puluhan tahun tidak ada kepastian," ucapnya.

Ke depan, Erick akan melakukan konsolidasi dengan para direksi dan komisaris BUMN untuk memastikan keamanan dana pensiun BUMN. Setidaknya, dibutuhkan figur direksi dan komisaris BUMN yang berkomitmen dan profesional.

"Makanya kami konsolidasikan dicari figur yang bagus. Saya rasa figur di BUMN sekarang seperti komut BUMN sudah bukan figur yang biasa lagi, seperti Chatib Basri di Mandiri, Chandra Hamzah BTN, kemarin Pak Amin di PLN. Ini figur saya rasa kredibel dan punya track record yang baik," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika