REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Menhub BKS) memastikan polemik Natuna tak memengaruhi proyek infrastruktur di sektor perhubungan yang bekerja sama dengan investor Cina. Diketahui kapal-kapal nelayan Cina menangkap ikan secara ilegal dengan dijaga coast guard Cina di laut Natuna.

"Enggak ada (pengaruh), jalan saja dan lancar," ujar BKS usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Menurut dia, persoalan Natuna dengan proyek dan investasi yang sedang digarap Cina di Indonesia pun harus dipisahkan. BKS mengatakan, selain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan Cina, beberapa pelabuhan pun tengah dibicarakan kerja samanya dengan Cina.

"Saya pikir kita mesti pisahkan, ya, antara Natuna dengan kegiatan-kegiatan investasi. Ada beberapa pelabuhan yang sedang dibicarakan (dengan Cina)," kata dia.

Indonesia memiliki kerja sama dengan Cina dalam berbagai proyek. Salah satunya dalam infrastruktur perhubungan seperti pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer.

Porsi pendanaan proyek tersebut terbagi dua, 75 persen ditanggung China Development Bank (CDB) dan 25 persen dari ekuitas pemegang saham Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Saham KCIC dimiliki lima badan usaha Cina sebesar 40 persen.

Sisanya sebesar 60 persen dimiliki empat perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Pembangunan kreta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. Pada Juli 2021, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 23 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika