REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mentargetkan program digitalisasi nozel akan rampung pada triwulan pertama tahun depan. Digitalisasi nozel ini dilakukan peseroan untuk bisa mendeteksi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina tak menampik adanya jebol kuota BBM bersubsidi karena masih ada pengguna yang sebenarnya mampu membeli solar yang tidak bersubsidi namun tetap mengkonsumsi solar subsidi. Ia berharap dengan proyek digitalisasi nozel ini bisa meminimalisir hal ini.
"Maka tugas kita gimana sama-sama mengawal agar BBM subsidi digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu. Program kita di 2020 supaya distribusi ke pihak yang lebih tepat. Program yang kita lakukan, digitalisasi SPBU pada kuartal pertama 2020," ujar Nicke di Kantor BPH Migas, Senin (30/12).
Nicke juga menjelaskan untuk bisa memperketat penyaluran tahun depan Pertamina akan menerapkan cashless payment. Pertamina menggaet bank BUMN untuk bisa bersinergi menjalankan proyek ini.
"Tahun depan kita juga akan coba cashless payment untuk transaksi. Kita kordinasi semua perbankan untuk support ini," ujar Nicke.
Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mengalokasikan penyaluran solar bersubsidi kepada Pertamina tahun depan sebesar 15 juta KL. Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menjelaskan alokasi ini jika dibandingkan pada 2019 ini naik 5 persen.
Ifan menjelaskan BBM bersubsidi pada 2020 sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebanyak 15,87 juta kiloliter (kl) yang terdiri dari minyak solar 15,31 juta kl dan minyak tanah sebesar 0,56 juta kl. Alokasi tersebut hanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 810 kl atau lima persen.
Namun, jika melihat realisasi penyaluran pada tahun ini yang sudah jebol dibandingkan anggaran, maka tahun depan potensi kuota juga akan jebol. "Data ini kalau mengacu 2019 saja naik hanya 810 kl atau lima persen, padahal di 2019 data yang kami verifikasi dari Pertamina itu sudah potensinya sampai 29 Desember kelebihan 1,28 juta kl, lebih kurang Rp2,58 triliun," ujar Ifan di Kantor BPH Migas, Senin (30/12).
Ifan juga menjelaskan potensi over kuota pada tahun depan diprediksi akan mencapai 700 ribu kl. "Hanya 15,3 ribu kl bertambahnya, kalau mengacu tadi, dan pertumbuhan ekonomi yang sama, maka akan terjadi potensi over kuota lagi 700 ribu kl," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
