Jumat 27 Dec 2019 15:11 WIB

Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Batal Naik

Kebijakan pembatalan kenaikan tarif diambil untuk menjaga daya beli masyarakat.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda
PLN membatalkan kenaikan tarif pengguna 900 VA. Foto ilustrasi Meteran Listrik PLN
Foto: Foto : MgRol112
PLN membatalkan kenaikan tarif pengguna 900 VA. Foto ilustrasi Meteran Listrik PLN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memastikan pemerintah akan mempertahankan tarif untuk pelanggan 900 voltampere (VA) nonsubsidi. Ia mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, kata Arifin, sampai saat ini belum ada data yang pasti dan konkret tentang mana pelanggan yang pantas menerima subsidi mana yang tidak. Jika, pelanggan 900 VA nonsubsidi kemudian diikut sertakan tarif adjustmen berpotensi menggangu daya beli mereka.

Baca Juga

"Jaga kestabilan dulu lah. Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya nggak salah," ujar Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (27/12).

Arifin juga menjelaskan sebenarnya dari pihak PLN sendiri sudah mengajukan adanya penetapan tarif adjustmen untuk pelanggan 900 VA ke atas nonsubsidi. Namun, kata Arifin setelah kementerian mempertimbangkan, kebijakan pengenaan tarif adjustmen kepada pelanggan 900 VA nonsubsidi ditunda dulu tahun depan.

"PLN mengajukan, tapi sepertinya belum perlu diikutkan dalam tarif adjustmen yang 900 VA," ujar Arifin.

Kemungkinan adanya beban PLN yang bertambah akibat tak diikutsertakan pelanggan 900 VA untuk tarif adjustmen, Arifin meminta untuk perseroan melakukan efisiensi dan penghematan saja agar keuangan perusahaan tetap stabil.

"Ya kan masih banyak yang bisa dihemat. Coba tanya PLN, misalnya mengganti bahan bakar pembangkit yang tadinya BBM menjadi diesel kan lebih hemat," ujar Arifin.

Arifin sendiri juga meminta kepada PLN untuk segera merapihkan data pelanggan apabila memang hendak memasukan pelanggan 900 VA untuk tarif adjustment. Ia menilai, PLN dan BPS perlu saling sinergi untuk bisa mendapatkan data yang valid, baru kebijakan tarif adjsutmen bisa dipertimbangkan.

"Sampai PLN siap data datanya. iya data datanya harus lewat banyak ini kan bps entar salah salah lagi kena marah lagi," ujar Arifin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement