Rabu 25 Dec 2019 17:27 WIB

Jiwasraya Terpuruk Karena tak Terurus Sejak 2006

Ekuitas Jiwasraya sudah negatif sejak 2006

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Petugas melintas di depan logo PT Asuransi Jiwasraya.
Foto: Republika/Wihdan
Petugas melintas di depan logo PT Asuransi Jiwasraya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan asuransi plat merah, Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan hingga gagal bayar polis jatuh tempo karena persoalan yang menumpuk. Kondisi keuangan perusahaan yang sudah terpuruk sejak 2006 tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah sehingga membuat masalah makin menggunung.

Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai mestinya persoalan keuangan yang sudah kembang kempis sejak lama harusnya segera diselesaikan. Sayangnya, rezim pemerintahan kerap melakukan pembiayaan sehingga kondisi makin terpuruk.

Baca Juga

"Kondisi jiwasraya saat in karena persoalan yang menumpuk dan pembiaran terlalu lama. Ekuitas sudah negatif sejak 2006. Artinya perhatian dan upaya sungguh sungguh harusnya sudah dilakukan sejak 2006 lalu," ujar Piter kepada Republika.co.id, Rabu (25/12).

Pada tahun berikutnya, kata Piter makin parah karena pihak OJK dan pemerintah tak juga memberikan perhatian khusus dan langkah penyelesaian. "Makanya tidak heran kalau persoalan makin membesar dan sulit untuk diselesaikan," tambah Piter.

Sayangnya, ia menilai langkah perbaikan pada jiwasraya tak kunjung dilakukan oleh pemerintah karena takut kasus Bank Century terulang. Ia menilai tidak beraninya pemerintah dalam mengambil kebijakan staregis karena anggapan kebijakan bisa dipolitisasi.

"Sedikit banyak karena pengambil kebijakan menyelesaikan kasus jiwasraya saya kira sedikit banyak dipengaruhi oleh kasus Bank Century. Niat baik seringkali dianggap tidak baik. Apalagi kasus Century bergitu dahsyat dipolitisasi," ujar Piter.

Ia menilai, untuk bisa menuntaskan persoalan ini, pemerintah saat ini harus stop berwacana. Ia menilai perlu ada langkah startegis dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan kasus Jiwasraya.

"Menurut saya, pemerintahan sekarang harus berhenti berwacana dan harus berani mengambil kebijakan," ujar Piter.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement