REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada awal Desember ini, pemerintah menyatakan akan merevisi aturan terkait penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Perum Bulog. Revisi tersebut diarahkan agar penggunaan stok CBP bisa lebih fleksibel sehingga tak hanya bisa digunakan untuk bantuan sosial  maupun operasi pasar beras ketika harga melonjak.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Suhanto mengatakan, kewenangan penggunaan CBP saat ini berada di bawah dua kementerian. Penggunaan untuk bantuan sosial dan bencana alam di bawah wewenang Kementerian Sosial, sedangkan penggunaan untuk operasi pasar ada pada Kemendag.

Adapun, Kementerian Keuangan menjadi institusi yang melakukan pembayaran kepada Bulog atas penggunaan CBP yang dikelola. Mekanisme penggunaan itu, kata Suhanto, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015.

Soal apakah penggunaan CBP bisa diluar dua tujuan tersebut, Suhanto mengatakan akan berkoordinasi lanjut dengan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Saluran stok CBP seperti yang ada sekarang sebetulnya sudah fleksibel dan berjalan baik. Namun, terkait revisi Inpres itu, kementerian dan lembaga teknis terkait akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk kelanjutannya," kata Suhanto.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menuturkan bahwa pemerintah memang berencana untuk menata ulang tata kelola stok CBP di Bulog. Namun, ia belum mengetahui akan seperti apa keputusan yang diambil pemerintah sebab Bulog hanya operator yang melaksanakan perintah.

"Iya memang nanti bisa begitu, bisa begini. Itu kan teknis," katanya.

Hanya saja, Budi juga menawarkan kepada pemerintah agar ke depan kewajiban Bulog menyediakan CBP untuk bantuan sosial dibebaskan. Sebab, saat ini telah terdapat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana penyuplai berasnya berasal dari ragam produsen. Berbeda saat program Rastra yang mana Bulog menjadi penyuplai tunggal.

Situasi tersebut, berdampak pada penumpukan CBP yang lebih lama di gudang Bulog dan berakibat pada penurunan mutu. Saat ini, Bulog pun tengah melakukan proses lelang 29,36 ribu ton beras turun mutu dengan harga yang jauh di bawah harga pembeliaan dahulu.

"Bisa saja, Bulog ke depan tidak usah siapkan beras untuk Bansos, karena itu kan programnya Kemensos, uangnya Kemensos. Alhamdulillah kalau itu terjadi kita bisa agak ringan," kata dia.

Seiring dengan berubahnya perubahan kebijakan bantuan pangan, Budi menuturkan bahwa arah bisnis Bulog ke depan lebih fokus pada penguatan bisnis beras komersial. Bisnis itu jauh lebih menguntungkan karena harga beras yang dibeli maupun dijual mengikuti harga pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika