REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Butuh inovasi dan komitmen yang tinggi dari semua entitas BNI agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan secara masif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kehadiran pembiayaan KUR BNI semakin memperkokoh upaya memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, tentunya dengan disertai oleh pendampingan kementerian, lembaga, pemerintah daerah terkait, serta startup mitra BNI yang membantu digitalisasi UMKM diberbagai komoditas. Rangkaian upaya tersebut membuahkan hasil manis, ketika BNI ditetapkan sebagai Penyalur KUR Terbaik 1 Tahun 2019 dari pemerintah, yang dalam hal ini oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.        

Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (19 Desember 2019) dalam acara Pemberian Penghargaan kepada Penyalur KUR Terbaik, Penjamin KUR Terbaik, Pemerintah Daerah Terbaik, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terbaik Pendukung Program KUR Tahun 2019. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati. Hadir menyaksikan acara tersebut Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki. 

Beberapa inisiasi yang BNI lakukan dalam mendorong penyaluran KUR antara lain adalah melakukan penyaluran berbasis klaster binaan unggulan lokal, melakukan sinergi BUMN, dan menggarap value chain financing debitur korporasi dibidang pangan. Selain itu, BNI juga melakukan kerjasama linkage dengan mengedepankan akses pembiayaan yang mudah dan pendampingan untuk meningkatkan hasil usaha.

Dukungan BNI juga dilakukan dengan membantu ketersediaan pasar melalui off taker, serta mendukung ke akses ke pasar ritel modern dan juga online. Inovasi dan sinergi inilah yang membuat BNI selalu dapat menyelesaikan tugas menyalurkan KUR secara lebih cepat dengan kualitas yang terjaga baik.

“Bersama dengan kemajuan teknologi, BNI terus melakukan inovasi. Dimana dengan inovasi tersebut, target KUR BNI dapat tercapai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Harapan kami, BNI akan terus menyalurkan KUR dengan akses yang semakin mudah bagi UMKM, sehingga pada akhirnya nanti akan semakin meningkatkan kesejahteraan UMKM,” ujar Tambok.

GM Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Bambang Setyatmojo yang hadir pada pemberian award tersebut menambahkan bahwa penyaluran KUR BNI pun tergolong agresif dengan mitigasi risiko yang selalu terkontrol. Dimana pada tahun 2019, BNI mendapat plafond KUR sebesar Rp 16 triliun dan target tersebut sudah tercapai pada bulan September 2019. Pada Oktober 2019, BNI mendapatkan tambahan plafond KUR sebesar Rp 2 triliun sehingga target meningkat menjadi Rp 18 triliun.

Hingga akhir November 2019, realisasi penyaluran KUR BNI telah mencapai sebesar Rp 17,5 triliun dan dinikmati oleh sekitar 206.000 UMKM, dimana sebesar 54,5 persen diantaranya disalurkan pada sektor produksi. Penyaluran KUR BNI ini meningkat dibanding penyaluran Tahun 2018 yang mencapai Rp 16 triliun dan menyentuh sekitar 185 ribu pelaku UMKM.

Kiprah BNI dalam pembangunan nasional tidak dapat dipungkiri, salah satunya adalah turut serta dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. BNI terus aktif mendukung Program Pemerintah dalam pengembangan UMKM sejalan dengan arah kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu melalui dukungan pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan meningkatkan kesejahateraan rakyat.

Bentuk dukungan BNI dalam program pemerintah tersebut tidak hanya dengan penyediaan akses pembiayaan yang mudah, namun juga menghadirkan mitra pendamping serta off taker sehingga umkm mitra BNI dapat makin tumbuh dan melakukan graduasi usaha serta terciptnya kemandirian ekonomi masyarakat, demikian tambah Tambok.

Bangga memajukan UMKM Indonesia

Pembiayaan UMKM masuk dalam sektor yang cukup strategis. Mengapa demikian? Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki sekitar 117,68 juta tenaga kerja, sebanyak 96,87 persen di antaranya bekerja pada sektor UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sumbangan UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 60,34 persen. Namun disayangkan bahwa dari jumlah itu hanya ada sekitar 20 persen yang sudah bankable, sisanya terdapat sebesar 80 persen UMKM yang ternyata belum tersentuh oleh bank.

Aspek permodalan memang menjadi masalah klasik pada pengembangan UMKM. Padahal, secara prospek sebenarnya banyak UMKM memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible). Namun di sisi lain, UMKM belum memiliki banyak kesempatan untuk mengakses perbankan apabila dibandingkan dengan sektor usaha korporasi. Peran strategis BNI dalam pelaksanaan pembangunan nasional, salah satunya adalah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses literasi keuangan menjadi bankable dan kesejahteraan lebih merata dengan dukungan permodalan yang murah dan cepat adalah dengan melakukan program klaster.

Pola pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dikelompokkan atas dasar tiga kondisi kemampuan usaha. Pertama, UMKM yang potensial feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan melalui skema kemitraan. Kedua, UMKM yang telah feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan dalam bentuk skema subsidi atau pinjaman dengan subsidi bunga oleh pemerintah lainnya. Ketiga, UMKM yang feasible dan bankable, diberikan fasilitas kredit komersil segmen kecil.

Harapannya adalah, selain BNI mampu memberi akses permodalan KUR yang lebih mudah dan familiar bagi pelaku UMKM, juga dapat memberi kebermanfaatan bagi peningkatan usaha serta kesejahteraan bagi UMKM Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika