REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa instruksinya untuk membangun kilang minyak hingga kini tak dilakukan. Ia mengaku, sejak pelantikannya sebagai Presiden pada periode pertama, instruksi tersebut sudah disampaikannya namun tak ada satupun kilang minyak yang dibangun.
"Saya sampaikan sebetulnya habis pelantikan yang pertama saya sampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satupun ga ada yang berjalan. Satupun," kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
Presiden mengatakan, pembangunan kilang minyak akan menekan impor minyak yang selama ini dilakukan. Bahkan dengan adanya kilang minyak juga akan memberikan banyak hasil turunan seperti petrokimia dll.
Menurut Jokowi, selama ini Indonesia mengimpor petrokimia dengan jumlah yang sangat besar yakni mencapai Rp 323 triliun per tahun. "Masak kita 34 tahun gak pernah yang namanya bangun kilang minyak, kalau kita bisa bangun kilang minyak turunan banyak sekali, petrokimia ktia ga usah impor. Impor Petrokimia ini gede sekali 323 trilun impor kita petrokimia, saya kaya gitu-gitu hapal di luar kepala karena tiap hari jengkel jadi hapal," keluhnya.
Jokowi pun mengaku selama ini hanya mendapatkan janji-janji dari jajarannya. Kilang minyak yang diinstruksikannya itupun sebelumnya dijanjikan akan selesai dalam waktu dua hingga tiga tahun.
Namun sampai hari ini tak sepersen pun pembangunan dilakukan. "Kemarin dijanjiin 2 tahun lagi 3 tahun lagi. Saya kan gak ngecek tiap hari kan. Gak selesai 1 persen pun. Ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus," kata dia.
Jokowi menilai masih ada banyak mafia minyak dan gas yang masih menginginkan impor dilakukan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum baik Kapolri, Jaksa Agung, dan juga KPK turut mengawasi dan mengawal pembangunan kilang minyak.
"Tapi ini saya tungguin betul, saya sudah minta kapolri, ikut nungguin, pak jaksa agung ikut nungguin. Nanti saya minta Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut tungguin, harus rampung pekerjaan besar ini harus rampung," tegas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
