REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan pemerintah daerah (pemda) untuk menghubungkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan peluang pembiayaan atau kredit perbankan. Jokowi melihat bahwa akses pembiayaan kepada UMKM perlu diperluas karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana menghubungkan usahanya ke perbankan.
"(Pemerintah) daerah ikut mendorong dan bantu masyarakat supaya bisa akses. Buatkan kelompok usaha, carikan channel ke perbankan. Carikan KUR (Kredit usaha rakyat) namun dalam kelompok yang jumlahnya semakin besar semakin baik. Ini tugas daerah," kata Jokowi dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dan Silaturahim Nasional Bank Wakaf Mikro, Selasa (10/12).
Pemerintah, ujar Jokowi, punya target untuk menyalurkan KUR hingga Rp 190 triliun pada 2020 mendatang. Angka ini akan naik menjadi Rp 325 triliun pada 2024 nanti. Selain KUR melalui perbankan, akses pembiayaan kepada pengusaha kecil juga disediakan melalui BUMN dan kementerian.
Melalui BUMN Permodalan Nasional Madani (PNM), akses kredit bisa diberikan melalui program Mekaar. Sementara Kementerian Keuangan juga memberikan fasilitas pembiayaan melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
"KUR pun yang sampai Rp 50 juta kalau dalam bentuk kelompok tidak pakai agunan. Kalau satu-satu pasti diminta agunan. Kelompok, tidak (butuh agunan). Seperti di PNM Mekaar, bank Wakaf mikro juga sama, tanpa agunan namun dalam bentuk kelompok," kata Jokowi.
Jokowi sekali lagi mengingatkan kepala dinas terkait di level daerah untuk berkoordinasi antar instansi dalam menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan atau sumber pembiayaan lainnya. Jokowi mewanti-wanti bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam hal pembinaan UMKM.
"TPKAD ini kalau bisa dikelola dengan sebuah manajemen yang baik, maka inklusi dan literasi keuangan kita bisa meloncat naik, baik dengan menabung atau mencari kredit di lembaga keuangan atau perbankan," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika