REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memerintahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Nicke Widyawati selaku Direktur Utama untuk segera merampungkan proyek pembangunan kilang minyak. Presiden menyayangkan progres pembangunan kilang yang lambat, padahal kebutuhan terhadap kilang mendesak untuk pengolahan BBM dalam negeri.
Presiden Jokowi memandang, solusi utama atas defisit transaksi berjalan (CAD) dan defisit neraca perdagangan adalah dengan menekan impor BBM. Indonesia, ujar Jokowi, harus mampu mengolah BBM sendiri.
Menurut Jokowi, mau tak mau Indonesia harus memiliki fasilitas kilang pengolahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk produksi biodiesel B30.
"Pembangunan kilang minyak, harus! Sudah 34 tahun nggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi di Hotel Mulia Senayan, Selasa (10/12).
Jokowi juga secara khusus meminta Ahok dan Nicke untuk mengawal realisasi penggunaan B30. Selain itu, presiden juga meminta Pertamina berupaya penuh meningkatkan lifting dan produksi minyak dan gas bumi.
Sebelumnya pada Senin (9/12) sore, Jokowi memanggil Ahok dan Nicke ke Istana Merdeka. Usai pertemuan, Ahok sempat menyampaikan kepada media bahwa Presiden Jokowi meminta Pertamina punya fokus lebih banyak untuk memperbaiki defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan.
Pertamina secara khusus diberi tugas untuk merampungkan pembangunan kilang dan pengembangan industri petrokimia. "Beliau juga akan monitor siapa yang sebetulnya dapat subsidi. Karena selama ini kan bilang habis, habis, habis," kata Ahok.
Progres pengambangan kilang minyak di sejumlah proyek Tanah Air memang terkendala. Di Cilacap, Jawa Tengah misalnya, Pertamina tak kunjung sepakat dengan calon mitranya, Saudi Aramco.
Sementara itu, pengembangan kilang di Balikapapan, Kalimantan Timur disebut menunjukkan progres positif dan ditargetkan rampung pada 2023 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika