REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menanggapi positif terkait langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merampingkan birokrasi di tubuh BUMN. Ia pun tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Saya rasa nggak ada masalah, kalau memang dalam rangka efisiensi BUMN itu mengurangi struktur jabatan direksi dan juga mengurangi jumlah komisarisnya, yang penting kinerjanya tidak diubah," kata Andre di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12).

Selain itu, ia juga mengapresiasi adanya imbauan Menteri BUMN yang meminta direksi BUMN untuk tidak hidup bermewah-mewahan. Apalagi sebelumnya Kapolri juga mengeluarkan imbauan serupa.

"Kalau imbauan ini kita berikan supaya mereka tidak menunjukan kehidupan mewah saya rasa itu wajar dan bagus juga, karena situasi ekonomi Indonesia tidak baik ya, ekonomi kita saat ini diambang resesi karena perang dagang antara China dan Amerika apalagi kita tahu tidak banyak BUMN yang untung, hanya beberapa BUMN yang untung, tidak elok sebenarnya direksi BUMN itu bermewah-mewahan," ujarnya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merampingkan birokrasi yang ada di tubuh kementerian dengan mengefisiensikan struktur organisasi yang sudah ada. Dengan adanya dua Wakil Menteri, posisi tubuh deputi akan dirampingkan menjadi tiga deputi fungsional bukan berdasarkan industri seperti sebelumnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan tujuan restrukturisasi ini agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa.

"Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan Kementerian BUMN memiliki orientasi melayani, service oriented," ujar Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika