Ahad 08 Dec 2019 11:52 WIB

Indonesia dan IEA Kerja Sama Program Transisi Energi

IEA akan membantu Indonesia menguatkan kapasitas pengumpulan data di bidang energi.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Ladang pengeboran migas (ilustrasi). Pemerintah RI dan International Energy Agency (IEA) menandatangani program kerja sama transisi energi.
Foto: AP PHOTO
Ladang pengeboran migas (ilustrasi). Pemerintah RI dan International Energy Agency (IEA) menandatangani program kerja sama transisi energi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan International Energy Agency (IEA) menandatangani program kerja sama untuk periode 2020-2021 dalam Bidang Energy Transitional Programme. Kerja sama ini mencakup beberapa hal, yakni Data Energi dan Statistik, Kebijakan Darurat Energi dan Keamanan Energi, Sektor Tenaga Listrik dan Energi Terbarukan, Bioenergi, Efisiensi Energi, Energi dan Teknologi Bersih termasuk Tinjauan Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas.

Kerja sama tersebut diteken Kepala Badan Litbang, Dadan Kusdiana mewakili Menteri ESDM dan Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol, saat menghadiri IEA Energy Ministerial Meeting di Paris, 5-6 Desember 2019. Pertemuan Menteri IEA 2019 tersebut dipimpin oleh Menteri Iklim Polandia, Michal Kurtyka selaku Presiden COP24 dan dihadiri para menteri negara anggota, aksesi dan asosiasi IEA serta CEO dari perusahaan terkemuka.

Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan agenda pertemuan membahas tentang investasi dan inovasi energi, keterlibatan konsumen dan digitalisasi serta perluasan dan penguatan ketahanan energi serta sistem energi inklusif yang inovatif dan berkelanjutan, kebijakan energi global.

Ia juga menjelaskan terkait sinergi terhadap data energi dan statistik, Kementerian ESDM dan IEA akan menguatkan kapasitas pada pengumpulan data dan pemrosesan data di bidang energi di Indonesia.

"Hal ini untuk memastikan Indonesia memiliki portofolio energi yang komprehensif dan akurat untuk analisis kebijakan dan pengembangan serta informasi jangka pendek untuk pasar dan pemantauan kebijakan," ujar Dadan melalui keterangan tertulisnya, Ahad (8/12).

Kebijakan darurat energi dan keamanan energi menjadi prioritas bersama kedua pihak untuk pengambilan langkah efektif dalam memenuhi pasokan darurat minyak, gas, produk perminyakan, pasokan listrik darurat, melalui pengembangan sistem tanggap darurat.

Di subsektor tenaga listrik dan energi baru terbarukan, Kementerian ESDM dan IEA akan berkolaborasi dalam mengidentifikasi praktik terbaik untuk peraturan dan desain pasar guna meningkatkan investasi energi terbarukan serta sumber daya di Indonesia.

"Kolaborasi ini bertujuan mendukung rencana Indonesia dalam mencapai target 23 persen listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, surya dan sumber terbarukan lainnya pada tahun 2025," ujarnya.

IEA sendiri akan membantu proses pengembangan strategi bioenergi, khususnya biofuel nasional Indonesia dengan fokus pada campuran biofuel, green diesel/HVO, opsi teknologi dan tren pasar biofuel.

"Ini mencakup pengorganisasian bersama di Indonesia selama tahun 2020, untuk menyatukan sektor biofuel, pembuat kebijakan dan ahli internasional di bidang bahan bakar transportasi rendah karbon," ujarnya.

Kementerian ESDM dan IEA akan membahas peluang untuk meningkatkan kerja sama tentang berbagai teknologi energi. IEA ekan merekomendasikan opsi dan langkah untuk mempercepat transisi energi bersih dari sisi permintaan di industri, transportasi, bangunan dan rumah tangga (jaringan gas kota).

Ke depan kedua pihak akan menelaah bersama kebijakan yang informatif dan saling menguntungkan pada kebijakan energi Indonesia. Program peningkatan kapasitas terkait akan terus ditingkatkan seperti program pelatihan bagi penyuluh, seminar, lokakarya bantuan teknis dan pertukaran ahli.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement