Sabtu 07 Dec 2019 08:50 WIB

Keluhan Terhadap Kebijakan Mantan Dirut Garuda Bermunculan

Banyak direksi Garuda yang berupaya melakukan kebijakan merugikan perusahaan.

Direktur Utama Garuda Indonesia - Ari Askhara
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Direktur Utama Garuda Indonesia - Ari Askhara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemecatan Ari Askhara sebagai direktur utama Garuda Indonesia membuka kotak pandora keluhan atas praktik-praktik di perusahaan itu pada masa jabatannya. Evaluasi menyeluruh atas perusahaan itu diserukan terkait hal tersebut.

Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyatakan dukungan atas langkah Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. "Masih banyak jajaran direksi yang yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang," kata Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttaqien di Jakarta, Kamis (6/12).

Baca Juga

Dia mengatakan, praktik-praktik itu dilakukan jajaran direksi di Garuda Indonesia mematuhi perintah Ari Askhara mengingat posisinya sebagai pimpinan direksi. "Iyalah (patuh) karena dia kan direktur utama sehingga mereka tunduk dan patuh," kata Zaenal saat dikonfirmasi.

Dia berharap agar jajaran direksi serta mereka yang terlibat di kebijakan yang salah sebaiknya mundur sebelum dilakukan pemecatan serupa Ari Askhara. Dia berharap, ke depannya jajaran direksi maskapai tersebut bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional, berakhlak, dan beretika baik.

Ia juga membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial Ari Askhara selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi Garuda. Menurut dia, Ari pernah memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018 dan mengubah angka yang tadinya rugi menjadi untung.

Keputusan kontroversial lainnya adalah menyuguhkan live music di pesawat, pengalihan rute penerbangan dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam melalui Denpasar, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang, dan terakhir penyelundupan Harley Davison.

Dia melanjutkan, ada juga kebijakan kontroversial Ari Askhara yang merugikan awak kabin secara langsung. Di antaranya, menghentikan iuran anggota, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menjatuhkan larangan terbang (grounded) kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa alasan yang jelas beberapa awak kabin, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya. "Maka dari itu kami bersyukur Pak Erick memecatnya," kata Zaenal.

photo
Ketua Umum Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Zaenal Muttaqin (kedua kiri), Pengurus IKAGI Franz Panjaitan (kiri) dan Josephin Ecclesia, memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di RA Residence, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Sedangkan pengurus Syarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) bidang hubungan luar negeri Riza Palupi mengatakan, banyak kebijakan yang dibuat Ari Askhara merugikan negara dan masyarakat. “Khususnya, masyarakat di ruang lingkup bidang umrah," kata Riza saat berbincang dengan Republika, Jumat (6/12).

Di antara kebijakan yang merugikan pengusaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) itu, menurut Riza, Ari telah menunjuk lima perusahaan travel besar untuk menjual tiket garuda. Menurut dia, sistem monopoli ini membuat pengusaha di luar lima travel besar itu merugi. "Khususnya, monopoli kebijakan yang dibuat oleh salah satu oknum Garuda yang membuat pangsa pasar Garuda sendiri turun," katanya.

Menurut dia, karena kebijakan monopoli itu, Garuda menjadi tidak bisa menyerap pasar umrah di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa penerbangan umrah di daerah juga ditutup. "Seperti flight Solo, Balikpapan, Makasar untuk umrah itu banyak disetop bulan Januari kemarin," ujarnya.

Sedangkan Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan Garuda Indonesia di bawah kepemimpinan Ari menimbulkan banyak permasalahan bagi sektor pariwisata.

Hariyadi menjelaskan, selama ini, ada upaya dari pihak perusahaan pelat merah tersebut untuk mempersulit sektor pariwisata meningkatkan daya saing. Di antaranya, upaya mendikte pasar sampai kebijakan yang menekan perusahaan jasa travel daring. "Segala macam, nggak fair-lah," ucap lelaki yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu di Jakarta, kemarin.

Hariyadi menambahkan, sektor pariwisata sebenarnya sudah lantang dalam menyampaikan keluhan. Kendati demikian, kebijakan tak juga berubah. "Saya sebagai ketua PHRI dari sektor pariwisata, gembira banget (atas pemecatan Ari)," ujar Hariyadi di Jakarta, Jumat (6/12).

Dengan pemberhentian Ari, Hariyadi berharap, pemerintah dapat membenahi sektor pariwisata secara keseluruhan. Sebab, sektor ini banyak bersinggungan dengan konektivitas, termasuk melalui udara.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memang mengatakan, pihaknya akan melakukan review total pada maskapai pelat merah tersebut. "Di Garuda pasti kita akan review total, tidak hanya direksi, tetapi komisarisnya, juga tentu persaingan di industri penerbangan, apakah memang kapabel untuk bisa bersaing," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12). n Rizkyan Adiyudha, Ali Yusufadinda pryanka/idealisa masyrafina ed: fitriyan zamzami

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement