REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar membenahi manajemen pengelolaan cadangan beras. Ia mengatakan, pemerintah juga harus mencari solusi agar tak terjadi penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan.
"Penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan di samping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan penumpukan beras yang ada," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait pengelolaan cadangan beras di Istana Negara, Jakarta, (4/12).
Karena itu, ia juga meminta agar regulasi terkait pengelolaan cadangan beras segera diselesaikan. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar jajarannya mencari terobosan baru terkait pengelolaan cadangan beras.
"Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar data produksi beras riil dan terkonsolidasi antar kementerian dan lembaga. Sehingga, pemerintah memiliki data yang kuat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.
Menurut Presiden, efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik menjadi kunci utama agar distribusi beras dapat merata ke seluruh wilayah di Tanah Air.
"Beras Bulog ada yang surplus dan defisit sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting," ujar Jokowi.
N Dessy Suciati Saputri