REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini pemerintah sedang mengevaluasi harga avtur yang dinilai masih tinggi. Akibatnya membuat harga tiket pesawat terbang menjadi mahal.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya terbuka dengan persaingan usaha jika nantinya penjual avtur selain dari Pertamina.
“Kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Kemarin contoh di Patimban pak Presiden sudah menyerahkan swasta 100 persen. Dari BUMN Pelindo tidak boleh ikut. Ya tidak ada masalah karena memang Pelindo banyak kerjaan lain,” ujarnya usai acara Marketeer Award dari Mark Plus di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12).
Menurutnya perusahaan swasta harus memproduksi avtur tanpa meminta lisensi impor. Hal ini agar dapat menekan impor minyak dan gas (migas).
“Yang tidak boleh meminta lisensi impor. Kami yang di BUMN dan kementerian banyak ditugaskan menekan impor migas tapi pihak lainnya malah impor terus, akhirnya kami disalahkan lagi,” ucapnya.
Soal perhitungan harga jual avtur, Erick menyerahkan kepada pihak Pertamina. Hanya saja, sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran kabinetnya dapat menekan defisit perdagangan dari minyak dan gas.
“Tentu nanti direksi Pertamina, maskapai lebih tahu ya. Tapi ini catatannya untuk produksi ya, kalau sekedar swasta impor avtur saya tidak setuju,” ucapnya.
Ke depan, Erick mengingatkan keterlibatan swasta musti dari hulu ke hilir. Dia ingin avtur diproduksi dan diolah di dalam negeri.
Terlebih, saat ini Pertamina pada dasarnya telah mampu memproduksi avtur lebih efisien. Adanya kehadiran program Biodisel 30 persen (B30) yang mencampur solar dengan minyak mentah sawit atau minyak nabati sebanyak 30 persen juga bisa dijadikan avtur.
"Tinggal benar-benar mau tidak melakukannya karena jangan hanya shortcut, sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh bapak presiden. Karena kan kita mau tekan impor migas itu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
