REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesawat Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kedapatan membawa masuk onderdil motor Harley Davidson ilegal oleh petugas Bea dan Cukai. Barang ilegal tersebut masuk ke Indonesia pada pertengahan November 2019 yang didatangkan dari Prancis.
Menanggapi barang penyeludupan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir mengancam akan memecat direksi Garuda Indonesia jika terbukti memasukkan barang tersebut.
“Biarkan saja Bea Cukai melihat ada tidak kasus-kasus yang benar-benar seperti yang dilaporkan. Nah kalau benar ya harus dicopot,” ujarnya saat acara usai Marketeer Award dari Mark Plus di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12).
Erick menyebut jika memang terbukti milik karyawan Garuda Indonesia maka sebaiknya pelakunya segera mengundurkan diri. Setidaknya menurutnya cara ini dinilai lebih etis bagi perusahaan BUMN.
“Lebih baik sebelum ketahuan mengundurkan diri itu, kaya samurai Jepang juga kalau memang itu tapi kalau benar. Kita juga musti ada praduga tak bersalah ya tapi kalau benar ya kita coba,” ucapnya.
Kendati demikian, Erick mengaku belum ada rencana melakukan perombakan jajaran direksi Garuda Indonesia setelah mencuatnya kasus tersebut. "Saya belum ada rencana (merombak). Tapi ya kita lihat saja proses yang ada sekarang ini ya, kita tunggu," kata Erick.
Erick menyebut kemungkinan perombakan itu tetap ada. Namun, tergantung hasil investigasi yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait kasus barang selundupan tersebut.
"Saya kira Ibu Sri Mulyani sendiri sudah menginstruksikan kepada kepala Bea Cukai untuk melihat setransparan mungkin dan beliau akan turun langsung, saya tinggal menunggu," ungkapnya.
Ke depan, Erick mengingatkan kepada jajaran direksi 142 BUMN harus mempunyai tiga hal yang penting dalam memimpin perusahaan plat merah tersebut. "Nomor satu yakni akhlak, karena ini amanah mereka kan putra-putri terbaik ya ketika dikasih kesempatan untuk memimpin ya akhlaknya dulu ya baik," ucapnya.
Kedua, menurutnya mereka punya loyalitas yang jelas itu kepada pemerintah khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Apabila mereka sendiri mengkritisi BUMN tapi justru bekerja di BUMN.
"Bukan berarti saya anti kritisi harus. Tapi dikritisi langsung jangan lewat media iya dong. Kalau mereka kerja di BUMN tapi kritisi lewat media itu kan tidak etis cari makan," ucapnya.
Menurut dia, BUMN memiliki team work seperti ada komisaris dan direksi yang dapat duduk bersama mencari solusi. "Apabila mereka tidak loyal ya tidak usah di BUMN. Jadi aja di swasta, artinya saya tidak perlu orang pinter yang penting bisa solid bekerja sama gotong royong supaya semua pinter,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
