REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menilai peran pemerintah dalam membangun dan membiayai berbagai proyek infrastruktur ke depannya akan semakin kecil. Sebaliknya, peran swasta diharapkan semakin besar.

"Di masa lalu, hampir semua program dan proyek infrastruktur ini dikembangkan dan dibiayai pemerintah. Ke depan, peran pemerintah akan menjadi kecil, pemerintah hanya akan menjadi fasilitator. Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk," ujar Luky dalam diskusi Sustainable Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema 'Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi' di Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan. "Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun. Mereka punya preferesi masing-masing," kata Luky.

Kemenkeu terus mempersiapkan regulasi yang mendukung dan juga insentif untuk menarik minat swasta seperti tax holiday. Luky menekankan dalam empat tahun ke depan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

"Pemerintah menggunakan APBN all out. Di sisi lain kami mendengar kepada anda apa yang dibutuhkan asuransi dan Dapen (Dana Pensiun). Saya enggak tahu, apakah mereka punya preferesi sendiri. Memang tidak semua bisa kita penuhi, tapi kalau memungkinkan kenapa tidak," ujar Luky.

Sementara itu Ketua Agenda Regional - Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif World Economic Forum Justin Wood menuturkan secara ekonomi Indonesia punya banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya.

"Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yang sangat besar. Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja, diperlukan sumber modal swasta," ujar Justin Wood.

Menurut Justin Wood, Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) dapat berperan di sini. SDIP terdiri dari lebih dari 40 entitas publik, swasta, dan filantropis, yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

SDIP ASEAN Hub merupakan platform netral yang mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta untuk mengatasi tantangan pembiayaan regional dan meningkatkan skala investasi berkelanjutan di ASEAN melalui mekanisme pembiayaan inovatif, keterlibatan kebijakan yang konstruktif, serta berbagi pengetahuan dan praktik baik.

"Jika investasi dimobilisasi, efeknya akan besar. Pada saat ini Indonesia ekonominya menarik," kata Justin Wood.

Ikuti Whatsapp Channel Republika