Selasa 03 Dec 2019 06:35 WIB

Rasio Infrastruktur Terhadap PDB Masih Rendah

Capaian infrastruktur yang ada saat ini belum optimal mengintegrasikan pusat ekonomi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebutkan bahwa rasio infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara maju lain yaitu sebesar 43 persen. Hal tersebut berbeda dengan rasio pengeluaran logistik terhadap PDB Indonesia, yaitu sebesar 24 persen atau tergolong paling tinggi dibandingkan dengan negara lain.

“Sayangnya, rasio infrastruktur kita terhadap PDB masih tergolong rendah yaitu 43 persen dibandingkan negara-negara maju lainnya yang bisa mencapai hingga 70 persen terhadap PDB,” katanya di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/12).

Baca Juga

Beberapa pembangunan infrastruktur itu dapat dilihat pada akhir 2018 yaitu 11 bandara baru, 735 kilometer jalan kereta api baru, jalan baru sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol 1.180 kilometer. Selain itu, ada juga pembangkit listrik 2.614 mega watt, dan palapa ring melintasi wilayah timur, barat serta tengah Indonesia.

photo
Ilustrasi Pembangunan Jalan Tol

Menurut Destry berbagai capaian tersebut belum cukup untuk mengintegrasikan antara pusat ekonomi regional termasuk zona industri dan kawasan pariwisata. Padahal, pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia.

“Konektivitas belum terintegrasi secara optimal,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan agenda infrastruktur yang lebih ambisius pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah fokus pada interkonektivitas dan peningkatan fasilitas dasar terutama air bersih dan sanitasi.

Destry menyebutkan pembangunan infrastruktur akan mampu mengintegrasikan lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia itu. Hal ini akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada 2020 ditargetkan mencapai 5,1 persen hingga 5,5 persen.

Ia menjelaskan pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti peningkatan peran private investor dan innovative financing, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (feasibility study), serta kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. "Nah kalau dari kami sendiri untuk mendorong akselerasi pembiayaan infrastruktur BI terus mengoptimalkan kapasitas intermediasi perbankan," katanya.

photo
Pekerja dengan alat berat menyelesaikan pembangunan bendungan Rogun yang merupakan salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Rogun, Tajikistan, Ahad (8/9/2019).

Destry menuturkan Bank Indonesia berkontribusi melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen hedging, serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah.

"Kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Maju," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement