REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia masih dipandang positif oleh dunia. Sebab, pertumbuhan tahunannya mampu bertahan di atas lima persen di antara banyak negara yang menghadapi pertumbuhan negatif.

Airlangga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bahkan membawa Indonesia di peringkat ketiga di antara negara-negara G20. Tercatat, Indonesia berada di bawah India dan Cina. "Ini positive story yang harus disambut baik," tuturnya dalam CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11).

Airlangga mengakui, tekanan global begitu besar. Kondisi ini tidak terlepas dari perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia dan permasalahan geopolitik di beberapa negara. Dampaknya, banyak lembaga internasional yang terus memangkas pertumbuhan ekonomi dunia sampai di bawah tiga persen.

Selain isu ekonomi, Airlangga juga menyebutkan situasi sosial Indonesia masih terkendali. Hal ini tergambarkan dari tingkat pengangguran yang sudah turun di tingkat 0,38 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 9,46 persen. Inflasi pun masih terkendali di kisaran 3,13 persen per Oktober 2019.

Tidak hanya Indonesia, Airlangga menambahkan, positive story juga dialami secara umum oleh negara-negara ASEAN. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, satu-satunya wilayah yang melihat pertumbuhan ekonomi masih tinggi adalah ASEAN. "Dalam ASEAN Summit, negara-negara ASEAN relatif optimistis di tahun depan," ujar mantan menteri perindustrian ini.

Untuk mempertahankan momentum positif ini, Airlangga menjelaskan, pemerintah memiliki sejumlah program quick win. Di antaranya memperbaiki current account deficit atau defisit transaksi berjalan melalui mandatori B30. Program ini memungkinkan Indonesia mampu menghemat devisa hingga 8 juta dolar AS per tahun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen terus melanjutkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan atas dasar prudent atau kehati-hatian dan ambisius. "Dengan upaya ini, kami yakini Indonesia bisa tetap tumbuh di atas lima persen," katanya.

Salah satu upaya yang sedang digencarkan adalah omnibus law beberapa peraturan, termasuk perpajakan. Upaya ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah akan menyerahkan draft aturan perpajakan baru dengan skema omnibus law kepada DPR pada pertengahan Desember. Diharapkan, pada Januari, pembahasan antara pihak legislatif dengan eksekutif sudah dapat berjalan.

Saat ini, Sri menjelaskan, draft omnibus law sektor perpajakan sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Para jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju juga diketahui sudah menerimanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika