REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman 160 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,24 triliun untuk program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Pelaksana Direktur Wilayah Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rolande Pryce mengatakan pinjaman ini dapat mendorong ketangguhan Indonesia dalam mengatasi bencana alam secara lebih komprehensif.
"Bencana alam membawa konsekuensi sosial ekonomi yang dapat mendorong masyarakat miskin dan rentan semakin jatuh dalam kemiskinan. Investasi infrastruktur dan pemulihan sosial akan membantu pihak-pihak yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (28/11).
Pryce menambahkan pendanaan tersebut akan membiayai investasi prioritas dalam meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dan pusat menghadapi bahaya alam, dan memperkuat layanan peringatan dini geofisika negara.
Dukungan Bank Dunia pada manajemen risiko bencana merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah untuk membawa dampak pembangunan termasuk mengurangi risiko bencana.
Secara keseluruhan, pinjaman ini dapat melengkapi prioritas pemerintah lain terkait pembiayaan and asuransi risiko bencana, investasi untuk infrastruktur perkotaan, dan pemulihan pasca bencana.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menambahkan investasi pada sistem peringatan dini untuk berbagai ancaman dan memperkuat sistem manajemen darurat hingga ke tingkat lokal sangat penting untuk kesiapsiagaan bencana
"Melalui IDRIP, kami akan terus membangun sistem manajemen risiko bencana nasional dan pada saat yang sama memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menggunakan inovasi terbaru agar mereka lebih siap menghadapi bencana alam,” katanya.
Melalui pendanaan ini, IDRIP akan memperkuat kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, meningkatkan sistem manajemen darurat, beralih menuju layanan informasi dini berbasis dampak untuk membuat keputusan dengan lebih baik, serta terus meningkatkan kapasitas institusi yang terlibat.
Bantuan pinjaman juga akan membiayai perbaikan dan memperbaharui fungsi peringatan dini, termasuk peralatan yang rusak di daerah yang mengalami bencana.
Dengan investasi pada teknologi untuk memberi peringatan yang lebih cepat, akurat, dan andal, terdapat integrasi antara sistem pengambilan keputusan dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko bencana, sehingga masyarakat bisa lebih siap menghadapi bencana alam.
Investasi ini diperlukan karena pemerintah berkaca dari gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, serta tsunami di sepanjang Selat Sunda yang menyebabkan korban jiwa terbesar dalam satu dekade terakhir.
Bencana itu mengingatkan risiko yang dihadapi penduduk Indonesia setiap hari, dan pentingnya melakukan investasi untuk ketangguhan bencana demi melindungi nyawa manusia, tempat tinggal, serta infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika