REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif tak menampik jika hari ini penyaluran BBM bersubsidi masih rentan kebocoran. Ia menjelaskan salah satu upaya pemerintah untuk bisa menekan kebocoran penyaluran BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi nozzel.

Arifin menjelaskan pemerintah menargetkan digitalisasi nozzel akan dipasang di 5.000 titik. Untuk tahap awal, 3.000 titik katanya sudah terpasang. "Pengawasan kami juga sudah launching memasang nozzel 5.000. Ada 3.000 sudah terpasang di SPBU milik Pertamina," ujar Arifin di DPR, Rabu (27/11) malam.

Arifin juga menjelaskan sebenarnya pemerintah juga hendak memasang digitalisasi nozzel ini di SPBU milik swasta yang menyalurkan BBM bersubsidi dalam hal ini adalah AKR. Hanya saja, pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan AKR mengenai hal ini.

"Swasta memang masih kendala, ada indikasi resistensi. Kami akan memberikan kontrol di pengisian BBM tersebut," ujar Arifin.

Di lain sisi, kata Arifin fungsi pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi ini juga tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah. Dalam rapat bersama DPR, kata Arifin, pemerintah meminta peran DPR untuk juga melakukan fungsi pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini.

"Jadi kami juga minta Bapak Ibu di dapil untuk melakukan fungsi pengawsan distribusi. Anggaran subsidi kan memang ada keterbatasan APBN kan. Jadi masalah kebocoran ini, harus kita tingkatkan pengawasannya di daerah," ujar Arifin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika