REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku akan menuruti kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkenaan dengan status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PDIP memastikan akan mengikuti konstitusi yang berlaku.
"PDIP taat asas dan kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan pak menteri BUMN sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu sikap PDIP," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Purwakarta, Sabtu (23/11)
Hal tersebut disampaikan Hasto saat meresmikan kantor DPC PDIP di Kabupaten Purwakarta. Dia berharap, masuknya Ahok ke dalam birokrasi Pertamina mampu mempercepat langkah konsolidasi perusahaan BUMN itu dalam bisnis, keuangan serta strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal.
Pertamina, dia mengatakan, harus menjadi perusahaan yang mengelola seluruh sumber daya dan energi nasional berdasarkan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dia berharap dengan masuknya kader PDIP itu Pertamina dapat menjadi pelopor di dalam konsolidasi industri minyak bumi dan gas mulai dari hulu hingga ke hilir.
"Dan kami percaya bahwa pak Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai Komisaris Utama," kata Hasto lagi.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi mengangkat Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina (persero). Mantan gubernur DKI Jakarta itu akan dibantu oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang akan menjabat sebagai wakil komisaris.
Erick lantas meminta Ahok mundur sebagai kader PDIP. Dia mengatakan, jajaran direksi dan dewan komisaris BUMN harus terbebas dari tumpang tindih kepentingan. Mantan direktur utama Inter Milan itu juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Ahok terkait hal ini.
Sementara, terkait peresmian DPC, Hasto mengatakan, pembangunan Kantor DPC PDIP Purwakarta itu bertujuan untuk mengoordinasi seluruh ruang gerak partai di Purwakarta. Dia melanjutkan, kantor tersebut menjadi penghubung peradaban masyarakat dan network partai.
Dengan demikian, sambung dia, kantor DPC ini menjadi pusat kegiatan partai, pusat pendidikan politik hingga kaderisasi kepemimpinan. DPC, lanjut dia, juga menjadi kekuatan jaringan partai di dalam menghadirkan seluruh keputusan-keputusan politiknya untuk rakyat.
"Ini menunjukkan meskipun jumlah kursi hanya 5 tetapi kekuatan gotong royong itu mampu dijabarkan dalam sebuah bangunan kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta yang megah dan diatasnamakan partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika